H Firmandez Minta Menteri ESDM Setujui Pengembangan Lapangan Gas Lepas Pantai Aceh

0
547

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI yang mebidangi urusan energi, riset dan penelitian, serta lingkungan hidup, H Firmandez, meminta kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan agar meneytujui rencana pengembangan lapangan gas lepas pantai di Aceh.

Permintaan itu disampaikan H Firmandez dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Gedung DPR RI Senayan, Kamis 20 Juni 2019.

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini juga meminta agar Kementerian ESDM tidak memotong anggaran tahun 2020 untuk Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang diusulkan sebesar Rp 80 miliar, serta membangun kantor BPMA yang representatif di Aceh, karena selama ini BPMA masih mengginakan kantor pinjam pakai dari Pemerintah Aceh.

“Sehubungan dengan penambahan anggaran dari Kemeterian ESDM, saya mohon anggaran yang diajukan oleh BPMA ini dapat disetujui sebagaimana yang diharapkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah badan baru di Aceh. Yang perlu banyak kegiatan dalam sosialisasi keberadaan lembaga ini,” harap Firmandez.

Sementara terkait pembangunan kantor BPMA menurut H Firmandez, kantor yang mereka gunakan sekarang merupakan kantor pinjam pakai sampai tahun 2022. Begitu juga dengan recana rencana pengembangan lapangan gas di lepas pantai Lhokseumawe yang sudah diajukan BPMA ke Kementerian ESDM agar dipercepat persetujuannya.

“Di lepas pantai Lhokseumawe telah ditemukan cadangan gas bumi. Cadangannya bagus dan ekonomis. BPMA akan melakukan produksi dan membangun fasilitas produksi lepas pantai agar gas tersebut bisa dijual dan punya nilai komersil sehingga menghasilkan pendapatan untuk Aceh dan nasional,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, BPMA merupakan perpanjangan tangan SKK Migas untuk mendukung produksi dan lifting migas secara nasional. Jadi dari sejak badan ini merekruit pegawai hingga dapat beroperasi mengatur tata kelola industri migas di Aceh saaat ini mesti diberikan dukungan secara terus-menerus, khususnya terkait anggaran operasionalnya.

Karena itu dukungan Kementerian ESDM terhadap kinerja BPMA bisa memberikan bukti politik kepada tokoh-tokoh Aceh, bahwa yang dikhawatirkan terkait pelipahan keweangan tentang migas telah dapat dilaksanakan secara tuntas. “Oleh karena itu, saya minta kepada pak Menteri beserta staf supaya POD Blok Lhokseumawe ini dapat segera direalisasikan,” kata Firmandez.

Blok Lhoksumawe dioperatori oleh Zaratex NV sejak Mei 2005 lalu, mulai melakukan kegiatan ekplorasi di blok tersebut pada tahun yang sama. Cadangan terbukti (P1) di wilayh kerja yang berada di lepas pantai kota Lhokseumwase ini adalah sebesar 59,37 miliar standar kaki kubik (bscf) dengan cadangan potensial (P2) sebesar 67,38 bscf.

Kegiatan dengar pendapat ini dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR RI dan jajaran Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto, Kepala BPMA Azhari Idris, Direktur Pertamina Persero, Direktur Utama PT. PLN, dan Komite BPH Migas.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here