,

H Firmandez Minta KLHK Cegah Penggunaan Mercury Pada Tambang Emas Ilegal di Aceh

JAKARTA – Banyaknya tambang emas ilegal yang menggunakan mercury, menyebabkan pencemaran air sungai. Sumber air bersih bagi masyarakat jadi terkontaminasi, sumber air baku menyusut, hingga munculnya potensi kerusakan lingkungan dan banjir bandang.

Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk mencegah dan menggalakkan sosialisasi Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Aceh.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3) KLHK di Batam beberapa waktu lalu.

“Ini menyangkut dengan sumber air yang menjadi konsumsi warga. Umunya perusahaan daerah air minum (PDAM) di Aceh menggunakan air sungai. Kalau sungainya sudah tercemar limbah mercury dari tambang emas ilegal di hulu, maka konsumsi air PDAM di hilir jadi tidak sehat. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” jelas H Firmandez, Kamis, 13 September 2018.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, sebelum air sungai lebih tercemar, maka upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, karena untuk mencari sumber air baku lain untuk PDAM sangat susah dan membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Untuk itu lanjut H Firmandez, KLHK bersama Pemerintah Aceh harus melakukan langkah-langkah pencegahan penggunaan mercury di tambang emas ilegal, serta melakukan upaya peralihan dengan bahan yang ramah lingkungan.

“KLHK harus mensosialisasikan sistem perizinan pengelolaan limbah, agar bisa lebih baik dengan teknologi yang lebih baik, sehingga muncul kesadaran dari masyarakat khususnya penambang emas agar tidak lagi menggunakan bahan berbahaya,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, secara nasional jumlah tambang emas ilegal yang menggunakan mercury hampir 1.000 tambang, sekitar 50 tambang emas ilegal itu ada di Aceh. Selain mencemari lingkungan karena limbah B3, penambangan emas ilegal juga menyebabkan potensi kerusakan hutan.
H Firmandez mencontohkan seperti terjadi di Kabupaten Pidie. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 saja terjadi 190 kali banjir bandang. “Ini harus menjadi catatan penting bagi KLHK dan Pemerintah Aceh, bagaimana menertibkan penambang ilegal untuk menyelamatkan lingkungan, terutama sumber air baku bagi masyarakat yang bebas dari pencemaran,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *