H Firmandez Minta Kemenkumham Segera Harmonisasi Izin Ekspor Pelabuhan Kuala Langsa

0
222

LANGSA – Anggota Komisi VII DPR RI, H Firmandez meminta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera melakukan harmonisasi izin ekspor impor melalui pelabuhan Kuala Langsa, Aceh. Pasalnya, surat izin ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa sudah ditandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri beberapa waktu lalu.

“Izinnya secara prinsip sudah ada, tapi untuk dilaksanakan terlebih dahulu harus diharmonisasi oleh Kemenkumham. Makanya kita minta untuk segera diharmonisasi agar optimalisasi Pelabuhan Kuala Langsa bisa segera dilaksanakan,” ujar H Firmandez, Rabu, 27 Maret 2019.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menambahkan, meski izin ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa tersebut masih terbatas pada barang dan komoditas tertentu, itu merupakan kesempatan yang baik bagi Pemerintah Kota Langsa untuk melakukan pengembangan dan optimalisasi pelabuhan.

“Kalau sudah dioptimalkan nantinya, pelabuhan Kuala Langsa ini akan menjadi penghela pertumbuhan ekonomi Kota Langsa. Ini akan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan,” tambah H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, keluarnya izin ekspor impor itu juga setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah mengirim tim untuk mengevaluasi fasilitas Pelabuhan Kuala Langsa.

Setelah adanya izin tersebut, H Firmandez yang juga mantan Karena itu, Ketua Kamar Dagang dan Industrim(KADIN) Aceh ini meminta agar Pemerintah Kota Langa dan Pemerintah Aceh mengupayakan ekspor impor setiap komoditas harus dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh, salah satunya Pelabuhan Kuala Langsa.

H Firmandez yang juga Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogjakarta ini menambahkan, untuk memajukan pelabuhan-pelabuhan di Aceh, harus ada kesadaran kolektif dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

“Kita punya pelabuhan bebas Sabang, pelabuhan Malahayati Krueng Raya Aceh Besar, pelabuhan Krueng Geukuh Aceh Utara, pelabuhan Kuala Langsa dan beberapa pelabuhan di pantai barat selatatan Aceh. Tapi, geliatnya tidak terasa. Untuk membuat pelabuhan-pelabuhan di Aceh beroperasi optimal, maka Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota di Aceh harus duduk bersama,” tambah H Firmandez/

Bukan itu saja, masih menurut H Firmandez, Aceh mempunyai punya banyak komoditas, tapi setiap tahun hampir 70 persen diekspor melalui pelabuhan di Sumatera Utara. Seandainya ekpor impor komoditas itu dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh, maka nilai tambahnya akan tinggal di Aceh.

“Ini yang harus kita ambil, optimalisasi pelabuhan juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh di sekitar pelabuhan. Sudah saatnya Aceh melepas ketergantungan pada Medan,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here