,

H Firmandez Minta Gubernur Aceh Angkat Pamhut Jadi PNS

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memperhatikan nasib 1.795 petugas pengamanan hutan (Pamhut) di Aceh, mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Permintaan itu disampaikan anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, usai melakukan pertemuan dengan Koalisi Barisan Petugas Pengamanan Hutan (Kobar Pamhut) Aceh, yang sengaja menjumpainya di Kota Langsa, Sabtu, 5 Mei 2018.

“Mereka tahu saya ada di Kota Langsa, menjumpai saya, lalu menyampaikan aspirasi mereka. Ketua Kobar Pamhut Aceh, Bobby Edwar bersama rekan-rekannya, sangat mengharapkan adanya perhatian dari Pemerintah Aceh untuk mengangkat mereka jadi PNS atau ASN,” ungkap H Firmandez, Minggu, 6 Mei 2018.

H Firmandez menilai, para Pamhut yang direkrut pada tahun 2007 dan 2008 lalu itu sudah layak untuk dingkat menjadi PNS, mereka sudah bekerja lebih 10 tahun dalam melakukan pengamanan hutan di tujuh Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Aceh.

“Mereka direkrut pada masa Gubernur Irwandi Yusuf periode sebelumnya, sekarang mereka berharap gubernur bisa memperhatikan nasib mereka. Apa lagi mereka bekerja dengan gaji yang minim, malah di bawah Upah Minumum Provinsi (UMP), padahal resiko pekerjaan dan tanggung jawab mereka sangat besar,” lanjut H Firmandez.

Persoalan lainnya kata H Firmandez, para anggota Pamhut juga berharap, dalam menjalankan tugansya mengawasi setiap relung hutan di Aceh, bisa dibekali dengan peralatan yang lengkap, karena selama ini kondisi peralatan kerja dengan medan tugas yang mereka jaga tidak sebanding.

“Mereka harus mengamankan 3,3 juta hektar hutan Aceh dari perambahan, melindungi dan mengamankan hutan melalui patroli dan operasi, sementara peralatan dan alat pendukung kegiatan mereka masih kurang,” ungkap H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, di sisi lain, nasib para tenaga Pamhut seolah terkunci sebagai tenaga kontrak seumur hidup. Pasalnya, dalam SK Kepala Dinas LHK Aceh nomor 840/19/KPTS/2017 dalam poin kelima yang menyebutkan; Pamhut kontrak wajib melaksanakan tugas dengan baik dan tidak menuntut perpindahan tempat tugas serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kalau begini terus, kita ikut prihatin dengan nasib mereka. Makanya mereka yang tergabung dalam Koalisi Barisan Petugas Pengamanan Hutan (Kobar Pamhut) Aceh menjumpai saya dan menyampaikan persoalan ini. Kita berharap Gubernur Irwandi Yusuf bisa mempertimbangkan hal ini, menjadikan mereka PNS atau ASN agar pengamanan hutan Aceh bisa dilakukan lebih maksimal,” harap H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *