H Firmandez Meyayangan Sumur Minyak Tradisonal Kembali Makan Korban

0
287

IDI – Anggota Komisi VII DPR RI, H Firmandez yang membidangi urusan energi, riset dan penelitian, serta lingkungan hidup, sangat menyayangkan kembali terjadinya kebakaran tambang minyak tradisional di Kabupaten Aceh Timur.

Pasalnya, setelah kebakaran dahsyat pada April 2018 lalu yang menyebabkan lebih 20 orang meninggal, kini hal yang sama kembali terjadi, dua pekerja di tambang minyak tradisional di Gampong Seunebok Dalam, Kecamatan Ranto Peureulak harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar.

“Kita sangat menyayangkan ini kembali terjadi. Ini artinya bahwa sosialisai tentang keselamatan kerja bagi masyarakat penambang minyak tradisional, kurang berjalan. Kita minta pemerintah untuk menggiatkan sosialisasinya, termasuk UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, agar masyarakat melek hukum dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujar H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, ada sebuah dilema di tambang minyak tradisional, di satu sisi pengeboran minyak di tambang tradisional tersebut, merupakan mata pencaharian masyarakat. Tapi di sisi lain sangat rawan kecelakaan. Karena itu harus ada upaya terbaik dari pemerintah agar masyarakat terberdayakan, dan pengeboran minyak bisa dilakukan untuk peningkatan pendapatan.

H Firmandez melanjutkan, kondisi pengeboran yang rawan kecelakaan tak boleh dibiarkan, masyarakat perlu diberikan edukasi, karena produksi minyak bumi dari sumur tua ada acuannya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 1/2008 tentang Pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Pedoman tata kerja BP Migas No 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.

“Solusinya mungkin seperti di beberapa daerah, sumur minyak tradisional dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Jadi masyarakat sekitar sumur minyak terberdayakan dan kecelakaan kerja bisa diminimalisir,” sarannya.

Sebelumnya, kata H Firmandez, pasca musibah yang menewaskan lebih 20 orang penambang minyak tahun 2018 lalu, ada wacana penertiban terhadap penambangan minyak ilegal (illegal drilling). Namun, penertiban itu tidak bisa dilakukan begitu saja, tanpa mengupayakan lapangan kerja alternatif bagi para penambang.

“Kita juga minta agar Pertamina menyiapkan program corporate social responsibiliyi (CSR) yang tepat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar sumur atau tambang minyak tua yang selama ini dikelola secara illegal, agar masyarakat terberdayakan,” lanjut H Firmandez.

Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Antar Lembaga ini menambahkan, pasca tragedi kebakaran sumur minyak tradisional di Aceh Timur pada April 2018 lalu, persoalan sumur minyak ilegal (illegal drilling) menjadi pusat perhatian pemerintah. Wacananya, sumur minyak tradisonal akan dilegalkan untuk dikelola daerah dan masyarakat sekitar.

H Firmandez juga pernah mempertanyakan hal itu kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineras (ESDM) dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyal dan Gas Bumi (SKK Migas) di Komisi VII DPR RI.

“Apa yang terjadi di Aceh Timur beberapa waktu lalu itu sangat miris, makanya kita pertanyakan itu ke Dirjen Migas. Katanya waktu itu nanti akan dilegalkan tapi tetap mengedepankan faktor keselamatan, tapi sekarang musibah itu kembali terjadi sebelum wacana itu dilaksanakan,” ungkap H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here