,

H Firmandez: Maksimalkan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

IDI – Pengelolaan dana desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para kepala desa (keuchik) dan aparatur desa diminta untuk lebih profesional agar pengelolaan dana desa tidak menjadi kasus.

Hal itu disampaikan anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2, H Firmandez, saat menjadi pemateri pada acara sosialisasi hukum tentang regulasi peraturan tata pengelolaan dan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan dana desa, yang digelar Forum Keuchik se-kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk, Rabu, 9 Mei 2018.

H Firmandez yang juga Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ini menjelaskan, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan yang jelas dalam pengelolaan dana desa, ia sudah berulang kali turun ke daerah untuk mensosialisasikan dana desa ini agar pelaksanaannya di lapangan tidak bermasalah.

“Alokasi dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah secara luas. Ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelas Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar tersebut.

H Firmandez melanjutkan, agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan masalah, maka penguatan peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa harus terus diperkuat. Karena berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pengalokasian dana desa, dijelaskan bahwa dana desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Regulasinya sudah jelas, sudah diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2015 dan peraturan menteri terkait. Jadi saya himbau agar dana desa digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas umum di desa. Jangan sampai tersedat dan bermasalah lagi. Jangan sampai dana desa menjadi dana dosa,” harap H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, dana desa juga bisa digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sehingga nantinya bisa menggerakkan ekonomi desa, sehingga desa menjadi mandiri.

H Firmandez menambahkan, peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di Indonesia.

“Secara nasional jumlah alokasi anggaran untuk dana desa setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 alokasinya hanya sekitar Rp 20 triliun, naik menjadi Rp 41 triliun pada tahun 2016, dan kembali naik menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017, serta menjadi Rp 61 triliun pada tahun 2018. Manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk pembangunan desa,” harap H Firmandez.
Ikut hadir pada acara tersebut mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, perwakilan dari Polres Aceh Timur, para keuchik dan tuha peut desa seluruh Kabupaten Aceh Timur.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *