,

H Firmandez Kunker Pemantauan Keistimewaan Yogjakarta

YOGYAKARTA – Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta, melakukan kunjungan kerja (kunker) pemantauan DPR RI terhadap pelaksanaan keistimewaan Yogjakarta, Senin – Selasa, 29-29 Mei 2018.

H Firmandez selaku anggota tim menjelaskan, selama di Yogjakarta tim yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tersebut melakukan pertemuan dengan Gubernur Yogjakarta Sri Sultan Hemangkubuwono X di Kraton Ngayogyakarta. Kemudian berkunjung dan melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Nahdatul Ulama (NU).

“Sama dengan Aceh dan Papua, bila Aceh dan Papua mendapat dana Otsus, Yogjakarta mendapat dana keistimewaan, sudah dimulai sejak 5 tahun lalu, dari pertama Rp 250 miliar tahun ini menjadi Rp 1 triiun,” jelas H Firmandez.

H Firmandez yang juga Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh melanjutkan, pengelolaan dana keistimewaan Yogjakarta berbeda dengan dana Otsus Aceh. Di Aceh pengelolaan dana Otsus juga melibatkan kabupaten/kota, sementara di Yogjakarta dana keistimewaan pengelolaanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

H Firmandez melanjutkan, alokasi Dana Keistimewaan Yogjakarta tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogjakarta. Penggunaannya mencakup beberapa sektor untuk menunjang keistimewaan Yogjakarta. Penggunaanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013.

“Jadi kami dari tim pemantau Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta di DPR RI, melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Yogjakarta untuk memastikan penggunaan dana istimewa itu sesuai peruntukannya. Kalau di Aceh ada qanun, di Yogjakarta ada perda istimewa (perdais) tentang pemanfaatan dana istimewa tersebut,” lanjut H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, setelah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Yogjakarta, diketahui bahwa penggunaan dana keistimewaan tersebut agak bermasalah di sektor pertanahan.

“Ini terjadi karena kewenangan pengelolaan dana istimewa itu adanya di Pemerintah Provinsi Yogjakarta, sehingga agak bermasalah dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *