,

H Firmandez Konsen Kawal Dana Otsus Aceh

BANDA ACEH – Anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Papua dan Keistimewaan Yogyakarta di DPR-RI, H Firmandez menyatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana Otsus bagi Aceh dan Papua.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ini menjelaskan, pemotongan anggaran belanja negara yang dilakukan pemerintah, sepatutnya tidak mempengaruhi alokasi dana Otsus Aceh.

“Saya bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Jalil yang juga putra Aceh sama-sama mengawal dana otsus Aceh saat pemerintah melakukan rapat-rapat pembahasan pemotongan anggaran berbagai kementerian demi penghematan,” jelas politisi Golkar tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2016 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara tahun anggaran 2016.

“Inpres untuk pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN 2016 itu kita upayakan tidak menimbulkan dampak bagi daerah, khususnya Aceh yang memiliki kekhususan sebagai daerah otonomi khusus,” lanjut H Firmandez.

Dampak dari Inpres Nmor 4 Tahun 2016 itu, terjadi pemotongan anggaran dalam APBN 2016 sebesar Rp 50,016 triiun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan itu juga terdapat Rp 10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kementerian yang mendapat potongan anggaran terbesar. Dari total anggaran sebesar Rp 104,080 triliun, dipotong Rp 8,495 triliun. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari total Rp 49,232 triliun dipotong sebesar Rp 6,523 triliun.

Sementara Kementerian Pertanian dari Rp 31,507 triliun dipotong Rp 3,923 triliun, Kementerian Perhubungan dari Rp 48,465 triliun dipotong Rp 3,750 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp 13,801 triliun dipotong Rp 2,890 triliun, Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) sebesar Rp 1,953 triliun.

Kementerian Sosial Rp 1,582 triliun, Polri Rp 1,560 triliun, Kementerian Keuangan Rp 1,467 triliun, Kementerian Agama Rp 1,399 triliun, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 1,385 triliun.[HK/dbs]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *