,

H Firmandez Hadiri FGD Terkait Otsus Papua

otsus papua

JAKARTA – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez ikut terlibat aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan Otsus di Indonesia, khususnya di Papua.

FGD dengan tema “Freeport dan Papua” yang digelar Gedung Nusantara III Lnatai II DPR RI tersebut dibuka Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh Papua dan Keistimewaan Yogjakarta, Rabu sore, 25 Oktober 2017.

Sebagai nara sumber dihadirkan pakar ekonomi Dr Rizal Ramli yang membawa makalah “PT Freeport Indonesia dan Dampaknya Bagi Pembangunan di Papua”, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Number selaku tokoh Papua yang membawa makalah “Papua Tanah Untuk Siapa?”, serta peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang membahas tentang “Otsus Papua dan Ancaman Kelompok Sparatis Papua”.

H Firmandez yang juga anggota Tim Pemantau Otsus Aceh Papua dan Keistimewaan Yogjakarta menjelaskan, dalam FGD tersebut dibahas berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan otonomi khusus.

“Karena ini FGD tentang Otsus Papua, jadi yang menjadi pembicaraan adalah bagaimana mengidentifikasi tantangan Otsus Papua berdasarkan Undang-undang (UU) No 21 tahun 2001. FGD ini juga membahas tentang gambaran dampak persoalan PT Feeport Indonesia terhadap situasi di Papua,” jelas H Firmandez.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim ini melanjutkan, berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua menjadi isu hangat yang dibicarakan.

“Intinya ada kebijakan-kebijakan yang menajdi sorotan peserta FGD. Sudah 15 tahun Otus Papua berjalan apa saja dampaknya, bagaimana dengan upaya mewujudkan keadilan dan supremasi hukum serta penghormatan terhadap HAM di Papua,” ungkat politisi Golkar asal daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 tersebut.

Namun secara garis besar kata H Firmandez, sejak dana Otsus dikucurkan ke Papua telah berdampak pada percepatan pemangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Papua.

“Ini bisa dilihat dari angka kemiskinan di Papua berdasarkan data BPS, yang pada tahun 2000 sebesar 46,35 persen, pada Maret 2016 tercatat hanya 28,54 persen,” ungkap H Firmandez.

Meski demikian H Firmandez memandang masih perlu langkah-langkah kongkrit lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah otonomi khusus.

“Kami sebagai tim pemantau Otsus di DPR RI akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus di Papua, Aceh, dan pelaksanaan keistimewaan Yogjakarta sebagaimana dimanahkan konstitusi,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *