H Firmandez Dukung Pemekaran Aceh Malaka dan Panton Labu

0
590

LHOKSUKON – Anggota Komisi VII DPR RI, H Firmandez sangat mendukung pembentukan Calon Daerah Otonomi Daerah (CDOB) Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu. Potensi dan sumber daya yang dimiliki kawasan barat dan timur Kabupaten Aceh Utara itu sangat mendukung untuk dimekarkan.

Apalagi menurut H Firmandez, segala syarat untuk pemekaran secara prosedur sudah terpenuhi, mulai dari potensi daerah, dukungan masyarakat, kelengkapan administrasi, infrastruktur, hingga rekomendasi dari pemerintah daerah.

Kecamatan yang masuk dalam wilayah calon pemekaran Aceh Malaka meliputi Muara Batu, Sawang, Dewantara, Banda Baro, Nisam, dan Nisam Antara. Sementara untuk Kota Panto Labu terdiri dari lima kecamatan, yakni Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Langkahan, Baktiya, dan Baktiya Barat.

“Potensi yang ada di daerah itu sangat mendukung, tinggal sekarang sama-sama kita perjuangkan di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Secara nasional sekarang ada 314 usulan Daerah Otonomi Baru yang masuk ke Kemendagri, apa lagi moratorium pemekaran wilayah juga belum dicabut oleh pemerintah. Makanya butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Malaka ini,” jelas H Firmandez, Selasa, 2 April 2019.

Selain itu, H Firmandez yang juga tim pemantau otonomi khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta ini juga menilai, secara demografis, Kabupaten Aceh Utara itu sangat layak dimekarkan, karena daerahnya sangat luas. Ada 852 desa yang tersebar di 27 kecamatan.

“Jadi sudah sewajarnya kalau bagian barat dan timur Aceh Utara itu dimekarkan, sehingga menghasilkan dua daerah otonomi baru yakni Kabupaten Aceh Malaka di bagian barat, dan Kota Panton Labu di bagian timur. Kita dukung penuh pemekaran ini,” tegas H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, luas Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 3.236,86 km itu, menyebabkan jarak tempuh yang sangat jauh ke pusat ibu kota dari daerah-daerah pinggiran, hal itu bisa memperlambat pelayanan administrasi dan birokrasi pemerintahan. Untuk mempermudah semua itu, pemekaran daerah menjadi salah satu solusinya.

“Meski secara nasional moratorium pemekaran masih berlaku, tapi segala persiapan harus dilakukan terus, segala syarat harus dipenuhi, sehingga ketika moratorium pemekaran itu dicabut, kita sudah siap. Intinya upaya dan kerja-kerja untuk pemekaran harus terus dilakukan, saya sangat mendukung pemekaran ini, karena pemekaran merupakan hak konstitusional daerah,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here