,

H Firmandez Desak Pemerintah Alokasikan Dana Penanggulangan Bencana ke Aceh

BANDA ACEH – Anggota Komisi VIII DPR-RI, H Firmandez mendesak Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk penanggulangan bencana di Aceh. Masyarakat Aceh jangan lagi dibiarkan trauma dalam bencana.

Menurut anggota DPR-RI asal Aceh ini, Aceh merupakan daerah rawan bencana yang butuh penanganan serius, baik di kawasan pesisir maupun daerah dataran tinggi. Pengalaman saat tsunami 26 Desember 2004 sudah membuktikan bahwa 9 kabupaten/kota di pesisir Aceh sangat rawan bencana.

Begitu juga di datarang tinggi seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, hingga Aceh Tenggara, merupakan daerah yang rawan longsor dan banjir bandang. “Kalau tidak segera ditanggulangi sata bencana, maka akan menjadi lebih parah,” ujarnya saat meninjau salah satu desa tangguh bencana di Aceh bersama Komisi VIII DPR-RI dan tim BPBA, Selasa, 3 Mei 2016.

Politisi Golkar ini mencontohkan, kawasan Tangsaran, Gayo Lues di lintasan Takengon-Blangkejeren, sudah beberapa kali longsoran di sana membuat jalur tansportasi antar kabupaten tersebut putus total hingga beberapa hari. Begitu juga di lintasan Gayo Lues menuju Aceh Barat Daya di kawasan Bur Nipis.

“Jadi saya mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang cukup. Jangan sampai tiap tahun kita berkutat pada persoalan yang sama. Aceh berada pada peringkat lima daerah rawan bencana secara nasional, jadi harus diperhatikan dengan baik. Jangan lagi membuat rakyat Aceh trauma dengan bencana,” harap politisi Golkar tersebut.

Selain itu, Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ini juga meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh menjemput bola, melakukan lobi-lobi anggaran kebencanaan di tingkat nasional. “Saya di komisi VIII dan di Badan Anggaran DPR-RI siap membantu menjembataninya,” tegas H Firmandez.

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII ke Aceh selama dua hari dipimpin oleh Dr Ir Sodic Mudjahid M,Sc dan calon Wakil Ketua DPR-RI Leida Hanifa. Sehari sebelumnya tim Komisi VIII juga melakukan pertemuan dengan pemerintah Aceh di kantor Gubernur Aceh. Mereka diterima oleh Asisten II Pemerintah Aceh Azhari SE dan beberapa kepala SKPA.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *