,

H Firmandez : Bukan Untuk Saya, Tapi Mengawal Kekhususan Aceh

BANDA ACEH – Kepemimpinan H Firmandez sebagai Ketua Umum KADIN Aceh periode ketiga, merupakan kekhususan Aceh. Hal itu disetujui KADIN Indonesia melalui Peraturan Organisasi (PO) Kekhususan KADIN Aceh. Para pihak kini yang mempermasalahkan hal tersebut juga tahu tentang PO itu.

Penegasan tersebut disampaikan H Firmandez menanggapi penyerobotan kantor KADIN Aceh oleh beberapa orang pada Jumat malam, 28 September 2018. H Firmandez juga telah meminta kepada Polresta Banda Aceh untuk melakukan pengamanan kantor KADIN Aceh beserta aset di dalamnya dari tindakan tindak bertanggung jawab pihak-pihak tertentu.

Permohonan pengamanan dilakukan melalui surat No. 203/SK/Kdn Aceh/IX/2018 tanggal 28 September 2018. Dalam surat tersebut dijelaskan, pengamanan perlu dilakukan dalam rangka persiapan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VI KADIN Aceh yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2018.

“Saya sudah lapor ke polisi soal penyerobotan kantor KADIN Aceh itu. Saya heran untuk apa diserobot, kalau mereka pengurus atau anggota KADIN, kantor KADIN Aceh selalu terbuka, kenapa mesti malam-malam main serobot. Kalau mereka bukan anggota KADIN Aceh ya kita minta pihak kepolisian untuk memprosesnya secara hukum,” tegas H Firmandez.

H Firmandez menegaskan, dirinya merupakan Ketua Umum KADIN Aceh yang sah yang tunduk pada KADIN Indonesia di bawah pimpinan Ketua Umum Rosan Perkasa Roeslani. Ia juga kini sedang mempersiapkan suksesi kepengurusan KADIN Aceh melalui Musprov.

“Kalau ada pihak-pihak yang ingin menjadi suksesor, ya ikut Musprov perjuangkan dalam Musprov secara demokratis, bukan main serobot. Tidak ada kepentingan lain bagi saya di sini, selain penyerahan estafet kepemimpinan di KADIN Aceh ini berjalan sukses,” tegas H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, untuk menjalankan Musprov pihaknya juga sudah melakukan berbabagi persiapan, termasuk menyurati KADIN kabupaten/kota dan memberitahukan ke KADIN Indonesia di Jakarta.

“Seharusnya, jika pelaku penyerobotan itu adalah anggota KADIN, maka mereka sudah paham dan kewajibannya dalam berorganisasi. Jangan hanya tuntut hak saja, kewajibannya jalankan juga dong, sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi. Saya juga sudah laporkan insiden ini ke KADIN Indonesia,” lanjut H Firmandez.

Sementara itu terkait kepemimpinannya yang 3 periode di KADIN Aceh, H Firmandez menjelaskan, itu merupakan kekhususan KADIN Aceh. Dirinya maju lagi pada peridoe ketiga tersebut secara sah dan legal berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Kekhususan Aceh.

H Firmandez menjelaskan, KADIN berpegang pada. Undang-Undang No. 01 tahun 1987 tentang KADIN, Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN, serta Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Untuk mengawal perubahan itulah saya diminta untuk maju sekali lagi pada periode ketiga. Jadi saya diminta maju kali ketiga itu bukan untuk saya, tapi untuk mengawal kekhususan KADIN Aceh berdasarkan UUPA, terutama terkait dengan perekonomian dan dunia usaha. Bagaimaan UUPA ini kita koneksikan dengan UU No.01 tahun 1987 tetang KADIN dan perubahannya,” jelas H Firmandez.

Masih meunurut H Firmandez, terkait kekhususan itu juga berlaku bagi dua daerah otonomi khususnya lainnya di Indonesia, yaitu Papua dan Yogjakarta. Malah kekhususan kedudukan KADIN Aceh, Papuan dan Yogjakarta itu telah disetujui dalam Rapimnas KADIN yang diselenggarakan pada 1 hingga 3 April 2011 lalu.

Selain itu, Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan tanggal 14-15 Desember 2011 di Jakarta juga mengamanahkan agar KADIN Indonesia mengeluarkan Peraturan Organisasi (PO) yang mengatur kekhususan KADIN Aceh.

“Berdasarkan PO tentang Kekhususan KADIN Aceh inilah saya diminta untuk maju kembali. Kalau tidak jelas saya juga tidak akan maju pada waktu itu. Tapi karena legalitasnya jelas dan saya diminta untuk mengawal perubahan tersebut, maka saya bersedia maju lagi saat itu. Mereka yang sekarang mempermasalahkan hal ini juga tahu dan pernah baca tentang PO itu,” tegas H Firmandez.

Karena itu, H Firmandez meminta kepada pihak-pihak yang kini mempermasalahkan hal tersebut untuk membaca kembali Keputusan Dewan Pengurus KADIN Indonesia Nomor. SKEP/090/DP/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Peraturan Organisasi Kekhususan KADIN Aceh.

H Firmandez menambahkan, penerbitan PO Kekhusuan KADIN Aceh tersebut juga didukung oleh beberapa hal, mulai dari pasal 3 dan pasal 163  hingga 170 UUPA, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, Instruksi Gubernur Aceh No.01/INSTR/20017, Peraturan Gubernur Aceh No.03 tahun 2007,  serta Keputusan Gubernur Aceh No.050/571/2011.

“Baca semua regulasi itu. Jadi saya tegaskan lagi, saya maju pada periode ketiga itu bukan untuk saja, tapi untuk mengawal kekhususan Aceh melalui UUPA, sehingga PO Kekhusan KADIN Aceh ini diterbitkan oleh KADIN Indonesia,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *