,

Gubernur Minta Dukungan DPR RI Terkait PP UUPA

BANDA ACEH – Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mempercepat keluarnya beberapa Peraturan Pelaksana (PP) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih mengganjal di pusat.

Permintaan itu disampaikan Zaini Abdullah kepada Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon dalam pertemuan tim pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi khusus Aceh, Papua dan keistimewaan Yogjakarta dengan Forkompimda Aceg, Rabu, 17 Februari 2016 di aula serba guna Setdaprov Aceh.

Menurut Gubernur Aceh, terkait regulasi turunan UUPA, dari 9 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 5 diantaranya sudah disahkan menjadi Peratura Pemerintah (PP), yakni: PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal, PP Nomor 58 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda kabupaten/kota, PP Nomor 83 tahun 2010 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, dan PP Nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan sumber daya alam bersama minyak dan gas bumi di Aceh.

Selain itu lanjut Gubernur, 3 Racangan Peraturan Presiden (RPPres) juga sudah ditetapkan, dan 45 qanun sudah disahkan dari sekitar 59 qanun Aceh terkait turunan UUPA. “Kami meminta dukungan kepada DPR RI, karena ada beberapa peraturan pelaksana UUPA yang menurut hemat kami masih perlu direvisi,” harap Zaini Abdullah.

Zaini Abdullah menjelaskan, peraturan pelaksana yang perlu direvisi itu antara lain PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, Perpres Nomor 25 tahun 2015 tentang pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasiona Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

“Ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan lebih lanjut. Presiden sudah member respon, sekarang sudah dimulai pembahasan kembali. Kita berharap dalam waktu yang tidak lama bisa selesai,” ungkap Zaini Abdullah.

Sementara terkait dengan beberapa turunan UUPA yang belum tuntas, Zaini Abdullah mengatakan, tim Pemerintah Aceh akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar semua dapat dituntaskan dalam waktu dekat. “Dalam hal ini dukungan dari DPR RI tentu sangat kami harapkan,” kata Zaini Abdullah di hadapan tim Pemantau Otsus Aceh dari DPR RI. [HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *