,

Gubernur Diminta Batalkan Tender 7 Paket Proyek di Aceh Selatan

TAPAKTUAN – Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) meminta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, membatalkan proses tender tujuh paket proyek rekonstruksi tanggul sungai senilai Rp 10 miliar lebih di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasalnya, paket proyek sumber APBA tahun 2017 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan tersebut dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu mengingat tahun anggaran hampir berakhir.

“Tujuh paket proyek yang sedang dalam proses tender sebagaimana dirilis di Portal LPSE Aceh itu terkesan sangat dipaksakan,” kata Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar dalam siaran persnya kepada wartawan di Tapaktuan, Senin, 6 November 2017.

Berdasarkan jadwal lelang yang dipublis LPSE Aceh, lanjutnya, penetapan pemenang akan dilakukan pada 12 Desember 2017 mendatang dan penandatanganan kontrak pada 23 Desember 2017.

“Melihat tahun anggaran 2017 akan berakhir dalam hitungan hari, maka kami mengkhawatirkan pekerjaan proyek tersebut tidak akan siap tepat waktu. Jika tidak siap sesuai jadwal telah ditetapkan, maka anggaran akan kena pinalti. Jika hal ini sampai terjadi maka sama halnya membuang-buang anggaran,” jelasnya.

Bahkan, kata Nasruddin Bahar, jika dasar pelelangan paket proyek tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penambahan waktu pelaksanaan proyek selama 50 hari setelah berakhir tahun anggaran, juga jelas-jelas tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum.

“Penambahan waktu 50 hari digunakan jika kontrak pelaksanaan sudah berakhir sementara proyek belum selesai maka dibolehkan menambah waktu 50 hari. Sedangkan dalam kasus ini pekerjaan sama sekali belum dilaksanakan sementara tahun anggaran hampir berakhir,” ungkapnya.

Kejanggalan lain dalam proses tender tersebut, kata dia, adalah tidak diumumkan proses tender terhadap konsultan perencanaan dan konsultan supervisi. Padahal nilai HPS proyek perencanaan dan pengawasan tersebut di atas Rp 50 juta.

“Ketentuan jelas mengatur bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan di atas Rp 50 juta wajib dilakukan proses tender secara terbuka bukan melalui penunjukan langsung,” bebernya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *