,

GeRAK Nilai Bupati Gayo Lues Langgar Instruksi Gubernur

TEROPONGACEH – Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasyim dinilai telah melanggar Instruksi Gubernur Aceh No. 11/INSTR/2014 tentang moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara.

Ibnu Hasyim telah menerbitkan satu izin eksplorasi saat moratorium masih berlangsung. Koorditor Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani sebagamana dilansir Habadaily.com kamis, 7 Januari 2015 mengungkapkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tersebut diberikannya kepada PT Wanyang Mining Gayoindo untuk Komoditas Galena di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan luas lahan 4.300 hektar.

IUP ini ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Gayo Lues No. 540/21/IUP-Eksplorasi tertanggal 16 Februari 2015. “SK ini patut diduga berpotensi melanggar hukum dan bertentangan dengan Instruksi Gubernur Aceh No. 11/INSTR/2014,” tegas Askhalani.

Askalani melanjutkan, berdasarkan hasil kajian GeRAK Aceh persetujuan perpanjangan IUP ini, SK Bupati Gayo Lues tersebut juga telah menyalahi aturan Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Bab penjelasan tentang urusan mineral batu bara.

Dalam bab tersebut dijelaskan, sejak UU No. 23 tahun 2014 telah diundangkan maka seluruh tahapan dan mekanisme atau proses pengurusan IUP dalam satu kawasan wilayah provinsi sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan yang gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah.

“Maka berdasarkan UU tersebut semua proses tahapan pelaksanaan IUP yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Semua IUP harus atas SK gubernur masing-masing provinsi,” jelas Askhalani.

Sementara pelanggaran SK Bupati Gayo Lues untuk Instruksi Gubernur No. 11/INSTR/2014 yakni sesuai penjelasan poin 10 huruf (g) tentang tidak diizinkan memperpanjang IUP yang masa berlakunya telah berakhir atau yang belum mengajukan perpanjangan izin paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Askhalani menambahkan, sedangkan SK Bupati Gayo Lues No. 540/21/IUP-Eksplorasi/2015 tentang IUP eksplorasi kepada PT Wanyang Mining Gayoindo ini tertanggal 16 februari 2015 atau satu bulan sebelum berakhirnya IUP sebelumnya. SK sebelumnya yakni No. 540/24/IUP-Eksplorasi/2013 dengan masa akhir izin dan jatuh tempo izin pada, 25 Maret 2015.

“Atas fakta ini menunjukkan SK Bupati Gayo Lues dengan nomor: 540/21/IUP-Eksplorasi/2015 tentang persetujuan perpanjangan IUP eksplorasi kepada PT Wanyang Mining Gayoindo yang ditandatangani Ibnu Hasyim berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.

Untuk itu, GeRAK mendesak kepala Pemerintahan Aceh untuk menindaklanjuti temuan tersebut agar usaha Pemerintah Aceh dalam mendorong perbaikan di sektor sumber daya alam khususnya mineral tambang yang saat ini dalam fase terbaik.

GeRAK juga mendesak Bupati Gayo Lues mencabut SK 540/21/IUP-Eksplorasi/2015 tentang persetujuan perpanjangan IUP eksplorasi kepada PT Wanyang Mining Gayoindo. Jika Pemkab Gayo Lues tetap tidak melakukan upaya apapun GeRAK Aceh akan mengadvokasi bahkan melaporkan kasus ini ke kementerian ESDM sebagai tahapan dari proses prosedur pengaturan tentang IUP di Indonesia.[HD]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *