,

Gakkumdu Proses Dugaan Pelanggaran Pilkada Gayo Lues

BLANGKEJEREN – Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menerima berbagai laporan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seretak pada 15 Februari 2017 lalu.

Koordinator Gakkumdu Gayo Lues, Iptu Eko Rendi Oktama, Kamis, 23 Februari 2017 menjelaskan, satu persatu laporan yang masuk ditindaklanjuti untuk diplenokan dan ditentukan apakah laporan tersebut mengarah ke perdata atau pidata.

Kasat Reskrim Polres Gayo Lues ini menerangkan, laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang masuk ke Gakumdu sangat banyak, seperti adanya dugaan mencoblos kertas surat suara lebih dari satu kali di TPS, bocornya surat C7 (absen daftar pencoblosan di TPS) yang dimiliki tim sukses, dan beberapa kasus lainya.

“Untuk laporan pemilih lebih dari satu kali jumlah orangnya sekitar 10 orang, dan kami sudah memanggil sebagian saksi-saksi, begitu juga dengan terlapor, kami sudah mengundang, ada yang sudah datang, dan ada juga yang tidak memenuhi undangan kami,” katanya.

Dari hasil pemanggilan saksi dan terlapor, hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah terlapor bersalah atau tidak, sebab, pengakuan-pengakuan saksi masih belum singkron dengan terlapor. Untuk itu pihaknya akan membawa permasalahan tersebut kedalam Rapat Pleno Gakumdu yang akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Februari 2017.

“Untuk laporan pemilihan lebih dari satu kali ini harus benar-benar dikaji dengan matang, seperti kenapa bisa ada dua surat panggilan Pemilihan sedangkan jumlah DPT sudah diperiksa oleh petugas, apakah pemilih lebih dari satu kali ini dengan sengaja memilih di salah satu TPS dan kemudian membawa KTP ke TPS lainya, atau memang tidak tahu sama sekali dengan ancaman hukumanya, itu semua harus kita selidiki dulu,” jelasnya.

Begitu juga dengan kepemilikan daftar hadir warga yang datang ke TPS saat melakukan pencoblosan, kertas yang disebut C7 itu apakah dilarang dan ada ancaman hukumanya bila disebarkan atau tidak akan diselidiki, setelah itu baru dibawa ke Rapat Pleno Gakumdu tanggal 1 Maret 2017.

“Kami harus mempelajari dulu UU PKPU No 14 tahun 2014 pasal 55 dan 56, di situ diatur hak saksi, dan dokumen apa saja yang boleh dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon di TPS, sedangkan untuk C7 memang tidak diatur berhak dimiliki saksi atau orang lain, tetapi di dalam UU PKPU tersebut akan kita kaji, apakah ada larangan C7 beredar, dan akan kita kaitkan juga dengan UU nomor 10 Tahun 2016 apakah terdapat ancaman, sanksi administrasi, pidana, atau denda, jika memamg ada larang akan diputuskan nanti di rapat pleno,” jelasnya.[Win Porang]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *