,

Formak Nilai Penyaluran Rumah Bantuan Tidak Tepat Sasaran

TAPAKTUAN – LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Pemerintah (Formak) mensinyalir penyaluran rumah bantuanuntuk masyarakat miskin di Aceh Selatan banyak tidak tepat sasaran. Namun Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengatakan telah diverifikasi langsung.

Ketua LSM Formak, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Senin, 6 November 2017 mengungkapkan, ada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan rumah justru luput dari perhatian Pemkab Aceh Selatan. Sementara ada sebagian masyarakat lagi yang kondisi kehidupannya tergolong mampu justru mendapat bantuan rumah.

“Coba bayangkan, ada penerima bantuan rumah yang fisiknya masih kuat dan umurnya masih muda atau produktif. Bahkan ada warga yang masih memiliki tempat tinggal yang lumayan bagus tapi justru menerima lagi bantuan rumah dari pemerintah. Sementara di sisi lain ada warga yang hidup miskin dan belum memiliki tempat tinggal justru tidak mendapat bantuan,” ungkapnya.

Menurutnya persoalan ini terjadi karena proses verifikasi yang dilakukan Pemkab Aceh Selatan melalui tim yang telah dibentuk tidak teliti dalam melakukan verifikasi. “Proses verifikasi diduga memang asal-asalan atau kemungkinan adanya intervensi oknum pejabat tertentu untuk meloloskan penerima bantuan tertentu meskipun tidak memenuhi syarat,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Selatan, Fakhruddin menyebutkan pada tahun 2017 Pemkab Aceh Selatan telah menyalurkan sebanyak 215 unit rumah bantuan kepada masyarakat miskin yang tersebar di 18 kecamatan.

Pembangunan rumah bantuan tersebut menggunakan APBK 2017 dengan nilai Rp 80 juta per rumah. Proses pekerjaannya ada yang telah selesai dan sebagiannya ada yang sedang dikerjakan oleh rekanan pemenang tender.

Menyangkut dugaan penerima rumah bantuan dimaksud ada yang tidak tepat sasaran, Fakhruddin mengaku sejauh ini pihaknya belum mengetahui hal itu. Sebab, kata dia, sebelum rumah bantuan tersebut disalurkan terlebih dulu dilakukan proses verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan.

“Proses verifikasi telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang ditetapkan. Dasar verifikasi yang dilakukan adalah data yang diserahkan pihak kepala desa melalui camat. Bukti verifikasi itu dilakukan secara cermat dan teliti adalah ada sebagian dari nama-nama calon penerima bantuan yang diserahkan kepala desa itu yang dianulir atau tidak diakomodir,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *