,

Firmandez Minta Gubernur Aceh Beri Jaminan Pembebasan Nelayan Meulaboh

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez meminta Gubernur Aceh H Zaini Abdullah dan Bupati Aceh Barat HT Alaiddinsyah memberi jaminan bagi pembebasan enam nelayan Meulaboh yang sekarang menjalani proses hukum di pengadilan.

Anggota DPRI asal Aceh ini juga meminta agar Kapolda Aceh dan aparat penegak hukum lainnya lebih arif dalam melihat persoalan nelayan. Alasannya, dakwaan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang katanya tidak ramah lingkungan kurang logis.

“Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang pembatasan penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang itu sudah ditunda penerapannya hingga akhir 2017, jadi tidak bisa menjadi dasar hukum menjerat nelayan. Apa lagi mereka yang di Meulaboh itu hanya nelayan kecil,” jelas H Firmandez.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim ini melanjutkan, karena enam nelayan di Meulaboh itu sekarang sudah ditahan dan menjalani proses hukum di pengadilan, sudah sepantasnya Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Barat memberi jaminan untuk pembebasan mereka.

“Contoh apa yang dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dia memberi jaminan untuk pembebasa nelayan dalam kasus yang sama seperti yang terjadi di Meulaboh. Malah Ganjar mampu meyakinkan pemerintah untuk menunda penerapan aturan tentang cantrang itu di Jawa Tengah,” tegas H Firmandez.

Selain itu lanjut H Firmandez, tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar bagi enam nelayan tradisional di Aceh Barat yang ditangkap Polisi Air Polres Aceh Barat pada Kamis, 23 Maret 2017 lalu itu sangat tidak mencerminkan keadilan karena mereka hanya nelayan kecil. Keenam nelayan itu adalah Yuli Saputra (31), Bahtiar (37), Erfin (36), Aliman (52), M Mizar (34), dan M Din (56).

“Kita harus melihatnya secara jernih. Aturan itu sendiri minim sosialisasi, sehingga tak semua nelayan mengatahuinya. Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga sudah memberi toleransi penggunaan cantrang bagi nelayan seperti Jawa Tengah hingga akhir 2017,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, Pemerintah Aceh juga harus memikirkan solusi lain terhadap larangan tersebut. Jika nanti aturan alat tangkap nelayan itu diterapkan sepenuhnya. “Jadi jangan semata-mata melarang, tapi harus ada solusi alternatif bagi nelayan yang terkena dampak aturan tersebut,” harap H Firmandez.[HK]

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *