,

Enam Kepala SKPK Aceh Selatan Masih Kosong

TAPAKTUAN – Meski sudah dilakukan mutasi 188 pejabat eselon Aceh Selatan pekan lalu, enam kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di negeri pala tersebut masih lowong. Bupati HT Sama Indra diminta untuk segera mengisi kekosongan tersebut.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya, jabatan yang lowong itu perlu diisi untuk memaksimalkan pelayanan. “Kekosongan ini tidak boleh terlalu lama agar pejabat dimaksud bisa segera merampungkan program kerja tahun anggaran 2017 serta menindaklanjuti penyusunan progam daerah pada Musrenbang tahun anggaran 2018,” kata Hadi Surya di Tapaktuan, Selasa, 3 Januari 2017.

Jika tidak diakomudir dalam waktu dekat, Hadi Surya khawatir visi misi pemerintah daerah dan kelanjutan pembangunan tidak berjalan sempurna, oleh sebab itu persoalan tersebut harus diperioritaskan segera dalam mewujudkan Aceh Selatan terdepan.

Enam dinas/badan yang masih kosong pimpinan SKPK tersebut meliputi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Dinas Satpol PP/WH dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK). Bahkan Dinas Pertanahan Kabupaten yang kabarnya akan beralih dari posisi sebelumnya instansi vertikal menjadi struktural dibawah jajaran Pemkab Aceh Selatan pimpinannya juga masih kosong.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris daerah (Sekda) Aceh Selatan H Nasjuddin, yang dikonfirmasi menyebutkan, belum ditempatkan atau belum dilantik pimpinan enam SKPK pada pengukuhan/pelantikan kemarin disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya, calon kepala di enam SKPK tersebut harus direkrut melalui proses seleksi terbuka.

“Mengakomudir aspirasi masyarakat dan anggota dewan, Pemkab Aceh Selatan membuka ruang rekrutmen enam kepala SKPK, direncanakan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2017. Calon kepala SKPK dimaksud akan dilalukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Harapan kita, posisi jabatan di enam SKPK tersebut memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan masyarakat,” papar H Nasjuddin.

Disebutkan, persoalan Kantor Wilayah Pertanahan (Instansi Vertikal) yang selama ini tunduk ke pusat dan akan dikembalikan menjadi struktural di daerah serta menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten, sejauh ini belum ada serah terima secara formal maupun petunjuk resmi.

“Sementara waktu pengisian Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten kita pending dulu sembari menunggu kepastian dan mekanisme yang berlaku. Apabila telah turun petunjuk teknis (Juknis), secara otomatis ditindaklanjuti secepatnya,” kata Nasjuddin.[Hendri Z]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *