,

DPD RI Sosialisasi UU Perlindungan Nelayan di Banda Aceh

BANDA ACEH – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pertambakan garam dan UU Nomor 18/2008 tentang pengawasan pengelolaan sampah, Senin, 9 Oktober 2017 di Banda Aceh.

Kunjungan Komite II DPD RI tersebut disambut oleh Wakil Walikota Banda Aceh, H Zainal Arifin. Hadir dalam pertemuan itu antara lain pejabat Kementerian Perikanan, Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan, Penyuluh Perikanan, pejabat Muspida Banda Aceh, dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh.

Anggota DPD asal Aceh, Sudirman yang akrab disapa H Uma dalam pertemuan menjelaskan, kunjungan mereka ke Banda Aceh untuk melihat berbagai persoalan terkait pemberdayaan nelayan dan petani tambak.

“Kita ingin mengetahui apa kendala sehingga tambak rakyat banyak yang tidak difungsikan lagi pasca musibah tsunami 26 Desember 2004 silam. Jika dikelola dengan baik pasti akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu Komite II DPD juga ingin melihat langsung program penanganan sampah di Banda Aceh. “Pertemuan ini sangat penting, kami ingin mendengar satu persatu kendala di daerah untuk kita follow-up nantinya,” lanjut Sudirman.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Banda Aceh, H Zaina Arifin menjelaskan, Banda Aceh telah mampu bangkit dari keterpurukan akibat musibah tsunami. Dengan bantuan berbagai pihak, baik dari lembaga dalam negeri maupun lembaga dari luar negeri, berbagai sektor telah dibangun kembali.

“Dengan bantuan tersebut, hampir semua sektor berhasil kita bangun kembali, baik infrastruktur maupun SDM. Namun ada yang belum tuntas seperti sektor perikanan dimana seperti tambak masyarakat yang luluh lantak karena tsunami belum kita revitalisasi,” ungkapnya.

Selain itu kata Zainal Arifin, sebelum tsunami banyak warga yang berprofesi sebagai petambak garam. Namun hingga saat ini usaha mereka belum tersentuh bantuan. Karena itu ia meminta DPD RI dapat membantu masyarakat Banda Aceh yang berprofesi sebagai nelayan maupun petambak dan petani garam agar dapat kembali memulai usaha untuk menghidupi keluarga.

“Kami berharap bantuan dari DPD RI, apalagi kami Kota Banda Aceh wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberdayaan nelayan dan petambakan dan perikanan. Apalagi kami juga memiliki keterbatasan anggaran, ” harap Zainal Arifin.[HK/rls]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *