,

Direktur BUMD Fajar Selatan: Hanya Salah Pengertian

TAPAKTUAN – Direktur BUMD Fajar Selatan, Azwar MR membantah tudingan dari salah seorang anggota tim Pansus DPRK Aceh Selatan Tgk Adi Zulmawar yang menyebutkan pihaknya telah mengadakan kendaraan untuk menunjang operasional perusahaan menggunakan perusahaan milik pribadi.
 
“Itu sebenarnya hanya salah pengertian saja. Sebab pengadaan kendaraan truck roda enam bak terbuka merek Hino sebanyak dua unit tersebut dengan sistem kredit. Karena sistem kredit maka yang atas nama CV Aneuk Meukek milik saya itu hanya izin trayek, sedangkan kepemilikan kendaraan tetap atas nama BUMD. Buktinya Down Payment (DP) sebesar Rp 64 juta yang telah kami serahkan ke dealer mobil menggunakan dana BUMD termasuk cicilan per bulan juga memakai uang BUMD,” kata Azwar MR ketika di konfirmasi wartawan di Tapaktuan, Kamis 9 Maret 2017.
 
Tujuan awal pengadaan truck bak terbuka roda enam tersebut, ujar Azwar MR, semata-mata untuk menunjang kegiatan unit usaha BUMD yang ada di Geulumbuk, Kecamatan Kluet Utara. Namun karena kegiatan di unit usaha Geulumbuk dimaksud, selama ini sudah tidak aktif lagi, maka dua unit truck bak terbuka roda enam merek Hino milik BUMD Fajar Selatan tersebut sekarang ini terpaksa melakukan kegiatan pengangkutan barang trayek Medan Sumatera Utara – Tapaktuan, Aceh Selatan dan sekitarnya.
 
“Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tidak benar pengadaan kendaraan tersebut atas nama pribadi saya. Memang benar atas nama perusahaan CV Aneuk Meukek tapi itu hanya sebatas izin trayek. Sedangkan terkait kepemilikan kendaraan murni atas nama BUMD. Jika memang ini tidak dibenarkan, bisa saja saya tarik DP Rp 64 juta tersebut,” tegasnya.
 
Namun saat ditanya apakah benar persoalan tersebut telah menjadi temuan kasus oleh pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Zulfikar dan Rizal Banda Aceh?, Azwar MR menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak benar atau bukan menjadi temuan kasus pihak akuntan publik yang secara khusus di minta oleh Pemkab Aceh Selatan untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban keuangan BUMD Fajar Selatan.
 
“Sebenarnya bukan temuan kasus, melainkan hanya menjadi catatan bagi pihak akuntan publik supaya segera kami tindaklanjuti. Terkait persoalan itu, pihak akuntan publik meminta kepada kami agar membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut benar-benar milik BUMD dan di saat setoran kredit nantinya sudah lunas maka BPKB –nya harus atas nama BUMD. Atas arahan tersebut telah kami tindaklanjuti,” papar Azwar MR.
 
Lantas Azwar MR justru menyatakan bahwa tudingan-tudingan yang dilayangkan oleh segelintir anggota dewan Aceh Selatan terhadap pihaknya selama ini cenderung tidak mendasar serta menjurus kepada sintemen pribadi.
 
“Sebenarnya tudingan itu tidak mendasar melainkan lebih kepada sentimen pribadi. Sebab secara legalitas hukum tentu lebih berkompeten hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja secara independen dari pada hasil temuan tim pansus dewan termasuk temuan dari badan pengawas BUMD. Namun sangat disayangkan, ketika saya perlihatkan hasil audit KAP Zulfikar dan Rizal Banda Aceh saat pertemuan dengan pihak dewan, justru ada beberapa oknum dewan tidak mengakui hasil audit dari akuntan publik. Padahal hasil audit dari akuntan publik tersebut telah menempatkan opini terhadap BUMD Fajar Selatan  Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami rasa, opini WDP tersebut sudah wajar kami sandang mengingat perusahaan ini baru saja diaktifkan kembali, dibandingkan dengan PDAM Tirta Naga Tapaktuan yang justru menerima opini disclaimer dari akuntan publik meskipun perusahaan tersebut sudah cukup lama beraktivitas di Aceh Selatan,” pungkasnya. [Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *