Dinas LHK Aceh Tebang 30 Hektar Sawit di Trumon

0
331

TAPAKTUAN – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah VI Subulussalam dan Forum Konservasi Leuser (FKL) menebang sawit seluas 30 hektar, di Gampong Naca, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan, Sabtu, 9 Maret 2019.

Penebangan dilakukan karena lahan yang masuk dalam kawasan koridor satwa liar tersebut telah disalahfungsikan atau dikuasai secara sepihak oleh masyarakat dengan menanam sawit.

Kegiatan ini turut disaksikan langsung Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh Sahrial, Kepala KPH wilayah VI Irwandi M Pante, Kasie Perlindungan dan Pengamanan Hutan Jul Rahmadi, Manager CRU Trumon Iwan Kurniansyah dan Dansubdenpom Tapaktuan.

Hadir juga, Camat Trumon Tengah Tahta Amrullah, Kapolsek Trumon Tengah Ipda Amrizal, Danramil Kapten Inf. Muhammad Nasir serta puluhan personil Polhut dan masyarakat setempat.

Kadis LHK Aceh, Sahrial kepada wartawan menyatakan, kegiatan penebangan lahan sawit tersebut merupakan bagian dari implementasi program rehabilitasi lahan yang selama ini sudah disalahfungsikan untuk dikembalikan lagi ke fungsi aslinya.

Ia menjelaskan bahwa, dari luas seluruhnya kawasan koridor satwa liar yang menghubungkan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sekitar lebih kurang 2.800 hektar, seluas 200 hektar diantaranya sudah dilakukan pembebasan ganti rugi lahan oleh Pemkab Aceh Selatan dimasa Bupati Sayed Muzahar Ahmad bersama Yayasan Leuser Internasional (YLI).

Dulunya kawasan koridor satwa liar tersebut merupakan kawasan kampung tempat pemukiman warga. Waktu itu, transportasi atau jalur migrasi satwa liar dari gunung ke pesisir maupun sebaliknya mengalami kesulitan bahkan sering timbul konflik satwa liar dengan masyarakat setempat. Seperti gajah yang ingin bermigrasi ke rawa singkil maupun orang utan yang berada di rawa singkil ingin bermigrasi ke kawasan hutan belantara.

“Pada musim tertentu, satwa liar ini sering hijrah. Salah satu faktornya seperti kelangkaan bahan makanan,” ungkap Sahrial.

Untuk meminimalisir persoalan itu, kata Sahrial, pemerintah bersama YLI waktu itu berinisiatif membebaskan lahan pemukiman penduduk menjadi kawasan koridor satwa liar bermigrasi. “Berdasarkan Qanun RTRW Aceh terbaru, kawasan koridor satwa liar ini dipastikan sudah masuk dalam kawasan hutan produksi,” tegasnya.

Selanjutnya, sambung Sahrial, Dinas LHK Aceh dan KPH wilayah VI bersama FKL akan mengupayakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat memanfaatkan pohon sawit yang telah ditebang tersebut.

“Kita akan melatih masyarakat, tehnik pengolahan gula sawit dari bahan baku pohon sawit yang telah ditebang tersebut sehingga menjadi produk yang bernilai jual. Selama ini kita baru mengenal gula aren, ke depan kita akan memperkenalkan kepada masyarakat tehnik mengolah gula sawit,” papar Sahrial.

Terkait pemanfaatan lahan ke depannya, lanjut Sahrial, kawasan koridor yang saat ini sudah berstatus kawasan hutan produksi tersebut akan digunakan sebagai tempat melokalisir satwa liar sehingga bisa menjadi kawasan perlindungan satwa terutama satwa kunci Aceh yakni gajah, harimau, orang utan dan badak.

“Dalam kaitan itu, kita berkewajiban menyediakan pakan atau bahan makanan untuk satwa liar tersebut dari habitat wilayah ini. Tidak menutup kemungkinan juga, ke depannya kawasan ini akan menjadi objek wisata. Bisa menjadi destinasi safari satwa. Insya Allah dalam lima tahun ini akan kita wujudkan secara bertahap,” kata Sahrial.

Sekarang ini, sambung Sahrial, pihaknya sedang menginisiasi melibatkan unsur pemerintah pusat dari kementerian kehutanan, unsur pemerintah provinsi, unsur pemerintah kabupaten dan kawan-kawan dari NGO.

“Kita patut memberi apresiasi juga kepada kawan-kawan NGO yang sangat serius merealisasikan program kerjanya untuk mengembangkan kawasan koridor satwa liar ini,” pungkasnya.[HM]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here