,

Dewan Pertanyakan Keberadaan BUMD Fajar Selatan

TAPAKTUAN – DPRK Aceh Selatan mempertanyakan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan yang operasionalnya sudah vakum kembali sejak tahun 2016 lalu. Padahal sebelumnya, mantan Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra telah melantik Direktur BUMD yang baru dan mengucurkan dana penyertaan modal mencapai miliaran rupiah.

Kalangan dewan meminta kepada Pemkab Aceh Selatan segera menghidupkan kembali operasional BUMD Fajar Selatan yang sudah lama vakum tersebut untuk menggerakkan berbagai macam sektor perekonomian masyarakat di daerah yang dikenal penghasil pala itu.

Desakan itu disampaikan beberapa anggota dewan saat berlangsungnya
sidang LKPJ akhir masa jabatan Bupati Aceh Selatan periode 2013-2018, beberapa waktu lalu.

Bahkan, anggota dewan Aceh Selatan sempat meempertanyakan kepada pihak eksekutif tentang penggunaan dana penyertaan modal sumber APBK tahun 2014 dan 2015 senilai Rp 3 miliar dari sebanyak Rp 5 miliar yang direncanakan.

Pertanyaan tentang peyertaan modal itu, termasuk dalam salah satu poin rekomendasi lembaga legislatif kepada Pemkab Aceh Selatan yang harus ditindaklanjuti segera. “Perlu ditindaklanjuti segera oleh bupati tentang dana penyertaan modal senilai Rp 3 miliar tersebut, kemana saja peruntukannya?,” ungkap Tgk Adi Zulmawar anggota dewan dari Fraksi Partai Aceh.

Pertanyaan serupa juga disuarakan kalangan pegiat LSM di Aceh Selatan. Mereka mempertanyakan atas penyebab apa sehingga operasional BUMD Fajar Selatan yang sudah mendapat suntikan dana segar dari pemerintah daerah justru vakum dalam jangka waktu sudah cukup lama.

Kaitannya dengan usaha yang dikembangkan yakni komoditi jagung dan sawit diwilayah Trumon Raya yang hingga kini tidak jelas rimbanya, maka publik pun mempertanyakan kinerja perusahaan itu. Sebab anggaran negara yang telah dikucurkan harus mampu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Anggaran yang telah digunakan pun harus mampu memberikan kontribusi dalam jangka panjang bagi daerah dan masyarakat Aceh Selatan.

“Kini keberadaan kantornya saja sudah tidak jelas lagi, apalagi operasionalnya sudah pasti vakum. Pemkab Aceh Selatan harus memperjelas status perusahaan tersebut apakah managemennya tidak profesional bekerja atau kondisinya saat ini memang sudah pailit,” kata T Sukandi, pemerhati ekonomi dan pembangunan daerah.

sementara itu Direktur BUMD PD Fajar Selatan H Azwar M Nur kepada wartawan di Tapaktuan, beberapa waktu lalu, menegaskan, keberadaan perusahaan daerah tersebut sampai saat ini masih tetap eksis. “Kantor sekretariat memang sedang disiapkan di Jalan T. Ben Mahmud Tapaktuan setelah habis sewa di tempat sebelumnya,” ujarnya.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan Dedy Yuswadi yang dimintai tanggapannya oleh wartawan, seusai sidang LKPJ bupati periode 2013-2018, mengatakan, pihaknya belum tahu persis terkait persoalan BUMD tersebut. “Belum tahu persis tentang duduk persoalannya, nantilah akan saya pelajari dulu,” katanya singkat.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *