,

Cegah Banjir, Pemerintah Diminta Bangun Bendungan di Tamiang Hulu

KUALA SIMPANG – Banjir akibat meluapnya Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang sudah menjadi persoalan akut. Saban tahun musibah banjir selalu terjadi. Bahkan dalam siklus tahun tertentu banjir besar berulang kali terjadi di negeri Raja Muda Sedia tersebut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahtari) Said Zainal kepada Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, Jumat, 13 April 2018 di Kuala Simpang. Ia berharap kepada H Firmandez untuk memperjuangkan upaya-upaya penangan dan pencegahan banjir di kabupaten paling timur Aceh itu.

Menanggapi hal itu H Firmandez menegaskan, dirinya selaku anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 yang juga meliputi Aceh Tamiang di dalamnya, siap memperjuangkan hal tersebut sesuai kapasitasnya sebagai anggota legislatif di DPR RI.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Politik DPP Golkar ini menjelaskan, setelah beberapa kali melakukan kunjungan kerja dan reses ke Aceh Tamiang, dan melihat langsung realita di lapangan, penangan dan pencegahan banjir di Aceh Tamiang harus dilakukan secara konfrehensif, sehingga tidak setengah-setengah.

“Kalau selama ini kan lebih kepada penanganan bukan pencegahan. Ke depan tidak boleh lagi begitu, karena ini persoalan lama yang terus berulang. Penanganannya harus menyeluruh, menyelesaikan masalah langsung dari intinya,” ujar H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, sesuai dengan aspirasi yang diterimanya dari masyarakat, termasuk dari LSM Lembahtari dan tokoh masyarakat Aceh Tamiang. Upaya untuk mencegah banjir berulang bisa dilakukan mulai dari pelebaran dan pengerukan muara suangi Kuala Simpang yang sudah dangkal, normalisasi atau pelurusan Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga melakukan penguatan tebing sungai melalui pemasangan batu bronjong atau penanaman pohon bambu di sepanjang DAS untuk mencegah erosi, serta membangun bendungan di Tamiang Hulu.

“Kita minta pemerintah, baik pemerintah provinsi Aceh, maupun pemerintah pusat untuk melakukan ini. Kalau dengan anggaran daerah APBK dan APBA tentu tidak cukup dan tidak maksimal, kita harus upayakan melalui APBN. Saya siap menjembataninya dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Kita akan sama-sama perjuangkan,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *