,

Cegah Banjir, H Firmandez Minta Pemerintah Pusat Normalisasi Krueng Keuretoe

LHOKSEUMAWE – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan normalisasi Krueng Keureutoe, Aceh Utara, untuk mencegah banjir yang terus berulang kali terjadi di sana.

Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini juga mmeinta Kementerian Pertanian untuk membangun infrastruktur pengairan di Kabupaten Aceh Utara yang rusak akibat banjir.

“Ini persoalan klasik, banjir sudah berulang kali terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureutoe. Asal intensitas dan curah hujan tinggi di daerah hulu di dataran tinggi Bener Meriah, pasti di daerah hulu Keureutoe akan terjadi luapan. Jadi kita minta pemerintah untuk melakukan normalisasi agar persoalan ini bisa teratasi,” jelas H Firmandez, Jumat, 18 Mei 2018.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini melanjutkan, Pemerintah Pusat harus memeberi perhatian khusus terhadap Kabupaten Aceh Utara. Pasalnya, Aceh Utara yang pernah jaya dengan lumbung gasnya itu, merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia, meski sekarang daerah bekas petro dolar tersebut sudah menjadi salah satu daerah termiskin di Aceh.

“Dulu kekayaan dan hasil alamnya dikerok untuk membangun negara, sekarang sudah sewajarnya ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk kabupaten Aceh Utara. Negara harus hadir dalam upaya pencegahan banjir yang terus berulang terjadi di sana,” harap H Firmandez.

Selain itu, kata H Firmandez, proyek nasional di Aceh Utara juga harus digenjot dan diselesaikan tepat waktu, seperti proyek waduk Keureutoe. Kalau proyek multi years tersebut selesai, maka persoalan banjir bisa teratasi, dan pengairan ke lahan pertanian warga bisa tercukupi.

“Aceh Utara ini kan lumbung pertanian. Setiap tahun hasil pertanian di sana bisa surplus kalau lahan pertanian tidak terendam banjir. Jadi untuk mendukung program nasional swasembada pangan, maka, kita minta proyek waduk Keureutoe bisa diselesaikan tepat waktu, dan DAS Krueng Keureutoe bisa dinormalisasi untuk mencegah banjir,” lanjut H Firmandez.

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan ini menambahkan, sekitar 9.000 hektar sawah di Aceh Utara belum bisa digarap maksimal karena tidak adanya jaringan irigasi. Ada yang hanya digarap setahun sekali. Bahkan sebagiannya tak bisa dimanfaatkan sama sekali karena areal sawah tersebut belum memiliki atau tak teraliri irigasi.

“Kementerian Pertanian juga harus memperhatikan ini, ada sekitar 7.000 hektar sawah di 16 kecamatan di Aceh Utara yang kerap terendam banjir setiap tahun. Infrastruktur petanian seperti irigasi, alat mesin pertanian (alsintan) tidak sebanding dengan luas lahan yang mencapai 75.000 hektar,” harap H Firmandez.

Sebagaimana diketahui, Krueng Keuretoe di Kawasan Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara kembali meluap, Kamis, 17 Mei 2018. Luapan sungai ini mengakibatkan sejumlah desa di kecamatan tersebut tergenang air dengan ketinggian air antara 30 hingga 60 centi meter.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *