,

Camat Tapaktuan Seret Bupati dalam Kasus

TAPAKTUAN – DPRK Aceh Selatan merekomendasikan evaluasi kinerja Camat Tapaktuan, Yulmainar. Camat perempuan satu-satunya di Aceh Selatan itu telah menyeret Bupati HT Sama Indra dalam pusaran kasus.

Rekomendasi yang ditandatangani Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Mulyadi, pada Jumat, 27 Mei 2016 itu, merupakan kesimpulan dari hasil investigasi dan kajian serta analisis hukum yang dilakukan Komisi A bersama panitia kerja sejak beberapa pekan lalu, menyikapi kisruh pembatalan pelantikan kepala desa (kades) terpilih di Desa Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan atas nama Nurman R, sehingga telah menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat setempat.

Dewan menilai, timbulnya gejolak secara meluas itu tidak terlepas dari bobroknya kinerja Camat Tapaktuan. Sebab jika camat cepat merespon persoalan itu dengan melokalisir duduk permasaalahan di tingkat desa hingga tingkat kecamatan, maka tidak sampai menyeret-nyeret nama Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH dalam pusaran kasus tersebut.

Bahkan ironisnya lagi, setelah munculnya persoalan pembatalan pelantikan kepala desa terpilih, pihak kecamatan belum juga membentuk tim mediasi penyelesaian masalah yang melibatkan pihak tokoh masyarakat, bahkan pihak kecamatan juga belum mengadakan musyawarah umum dengan seluruh perwakilan masyarakat di Desa Air Pinang.

Pihak dewan mengaku tidak dapat menerima alasan Camat Tapaktuan yang hingga saat ini belum melakukan langkah penyelesaian secara persuasif tersebut hanya karena berdalih faktor keamanan.

“Semestinya, selaku pengawas dan pembina pemerintah desa, camat dapat terlebih dahulu menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan bijaksana di tingkat desa hingga tingkat kecamatan, bukan justru langsung melimpahkan duduk persoalan sampai ke tingkat kabupaten sehingga telah menyeret nama Bupati dalam pusaran kasus tersebut,” kata Ketua Panja DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya, kepada wartawan di Tapaktuan, Minggu, 29 Mei 2016.

Menurut Hadi, camat selaku pembina dan pengawas langsung pemerintahan desa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada pasal 25 ayat (6) yang berbunyi Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan tugas dan tanggungjawab pemerintahan desa kepada camat.

Atas dasar itu, maka urusan pemerintahan seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab camat sebagaimana disebutkan dalam pasal 225 ayat 1 poin (g) yang berbunyi membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Namun faktanya, tegas Hadi, setelah selesai membentuk Panitia Pemilihan Keuchik/kades (P2K), sampai akhirnya keluar nama Nurman R sebagai kepala desa terpilih pada 8 November 2015 lalu,  Camat Tapaktuan langsung melayangkan surat nomor 141/581/2015 tanggal  15 Desember 2015 tentang pengusulan pelantikan Kepala Desa Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan kepada Bupati.

Merespon surat Camat Tapaktuan tersebut, Bupati Aceh Selatan justru membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Air Pinang. Keputusan itu tertuang dalam surat Bupati Nomor 141/051/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa Air Pinang dengan pertimbangan tidak memenuhi aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian kepala desa di Aceh. Sebab dalam Pasal 13 poin  (h) jelas disebutkan bahwa “nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba”.

Keputusan yang diambil oleh Bupati tersebut merujuk kepada surat dari BLUD RSUD Dr. H Yulidin Away Tapaktuan Nomor : 853/5269/2015 tanggal 17 Desember 2015, dimana jelas-jelas menerangkan bahwa kepala desa terpilih atas nama Nurman R, pernah dirawat di Ruang UPIP Cempala mulai tanggal 14 – 23 November 2015.

“Dalam konteks ini, DPRK Aceh Selatan mempertanyakan peran camat bersama P2K saat melakukan proses verifikasi berkas yang diajukan oleh bakal calon kepala desa. Jika memang ada bakal calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan kenapa diloloskan menjadi calon. Sebab jika sejak dari awal persoalan ini dibendung, maka tidak sampai terjadi ratusan masyarakat setempat menggelar aksi demo yang menuding Bupati Aceh Selatan otoriter dan tidak demokratis. Tudingan terhadap kepala daerah tersebut telah berdampak terhadap kewibawaan daerah yang merupakan hal yang tidak diinginkan, bahkan diperkirakan sampai pada gugatan pengadilan ,” sesal legislator dari Partai Gerindra ini.

Hadi Surya menambahkam, setelah melihat dan mempelajari kronologis rangkaian kasus yang terjadi, maka DPRK Aceh Selatan mendukung langkah Bupati HT Sama Indra membatalkan pelantikan Kepala Desa Air Pinang terpilih atas nama Nurman R dan segera melaksanakan pemilihan ulang sesuai aturan yang berlaku.

Namun sebelum pemilihan ulang tersebut digelar, DPRK Aceh Selatan meminta kepada Pemkab Aceh Selatan terlebih dahulu membentuk tim penyelesaian masalah yang melibatkan para pihak termasuk dari unsur masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Kami juga meminta kepada aparatur dan tokoh masyarakat Desa Air Pinang untuk dapat menenangkan warganya dalam hal bersikap atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan perpecahan antar sesama warga,” pintanya.

Pihaknya, kata Hadi, juga mengharapkan kepada seluruh camat dan kepala desa dalam Kabupaten Aceh Selatan agar persoalan yang terjadi di Desa Air Pinang tersebut dapat menjadi pelajaran dan ikhtibar serta pengalaman berharga sehingga ke depannya kasus serupa tidak terulang lagi.

Camat Tapaktuan, Yulmainar SE, membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya tidak melakukan pengawasan dan pembinaan secara maksimal terkait kisruh pembatalan pelantikan Kepala Desa Air Pinang terpilih.

Menurutnya, pasca timbulnya gejolak terkait pembatalan Kepala Desa Air Pinang terpilih atas nama Nurman R, pihaknya telah berulang kali menggelar musyawarah baik di tingkat desa dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat maupun di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.

Namun sayangnya, seluruh upaya persuasif melalui musyawarah yang telah ditempuh tersebut tetap tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, karena masyarakat setempat tetap mempertahankan argumentasinya yakni meminta kepada Pemkab Aceh Selatan tetap melantik Nurman R.

“Saya tidak dapat menerima jika disebutkan tidak maksimal melakukan pengawasan dan pembinaan. Sebab faktanya di lapangan berbagai upaya telah kami lakukan, namun tetap saja belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan,” tegasnya.

Pihaknya, tegas Yulmainar, sejak dari awal benar-benar tidak mengetahui status Kepala Desa Air Pinang terpilih atas nama Nurman R, pernah mengalami gangguan jiwa dan pernah di rawat di ruang UPIP RSUD YA Tapaktuan.

Diapun menyesalkan sikap pihak Tuha Peut dan P2K Desa Air Pinang, tidak memberitahukan bahwa ada salah seorang bakal calon yang telah memasukkan berkas memiliki riwayat gangguan jiwa.

“Seharusnya pihak P2K yang bertanggungjawab melakukan verifikasi berkas para bakal calon, segera memberitahukan kepada saya bahwa Nurman R pernah mengalami gangguan jiwa. Tapi kenyataannya di lapangan hal itu tidak pernah dilaporkan. Saat mereka melakukan koordinasi sebelum digelarnya pemilihan, hanya dilaporkan bahwa pemilihan kepala desa sudah siap digelar dan seluruh berkas bakal calon telah diverifikasi sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Yulmainar.

Yulmainar mengaku baru mengetahui bahwa Nurman R pernah mengalami gangguan jiwa setelah proses pemilihan kepala desa selesai dilaksanakan dimana Nurman R berhasil terpilih. “Saya sangat faham mengenai aturan pemilihan kepala desa, jadi sangat bodoh saya jika sengaja membiarkan ada salah seorang calon yang tidak memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Atas kasus tersebut, Yulmainar merasa telah dibohongi oleh pihak Tuha Peut dan P2K sebab dia sangat yakin bahwa tidak mungkin pihak Tuha Peut dan P2K tidak mengetahui bahwa Nurman R, pernah mengalami gangguan jiwa apalagi pernah dirawat di ruang UPIP RSUD YA Tapaktuan.

“Saya sangat yakin mereka (Tuha Peut dan P2K) telah dengan sengaja membohongi saya. Sebab tidak mungkin mereka tidak mengetahui bahwa Nurman R pernah mengalami gangguan jiwa. Pasca kejadian tersebut, saya telah memanggil pihak Tuha Peut dan P2K, saya telah mengungkapkan semuanya kepada mereka sekaligus memberikan pembinaan atas kewenangan yang saya miliki,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *