,

BUMD Fajar Selatan Sarat Persoalan

TAPAKTUAN – Hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan ditemukan banyak ketimpangan. Manajemen perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan itu pun jadi sorotan.

Hal itu diakui Ketua Dewan Pengawas BUMD Fajar Selatan, Ashar Baharudin. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan pengecekan langsung pekerjaan proyek di lapangan, dewan pengawas meragukan seluruh realisasi anggaran termasuk pekerjaan proyek yang sudah dikerjakan di lapangan sudah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Seluruh hasil temuan dewan pengawas tersebut telah diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra dua bulan lalu. Namun ironisnya hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

“Dalam laporan itu kami tidak secara langsung meminta kepada Bupati agar Direktur BUMD segera diganti. Tapi kami hanya menyampaikan saran sesuai kajian dan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan yang telah kami lakukan bahwa kucuran dana sumber APBK sesuai tertera dalam Qanun mencapai Rp 5 miliar secara bertahap, dimana sampai saat ini sudah dicairkan Rp 3 miliar, tolong dihentikan agar jangan dicairkan lagi,” tegas Ashar, Jumat, 24 Februari 2017

Menurut dia, jikapun Bupati HT Sama Indra ingin mengucurkan lagi anggaran sumber APBK kepada managemen BUMD Fajar Selatan, maka pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar mengevaluasi terlebih dulu penggunaan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang sudah dicairkan sebelumnya.

“Intinya bahwa kami tetap meminta agar penggunaan dana Rp 3 miliar diperjelas dulu oleh pihak managemen BUMD. Penjelasan penggunaan anggaran itu tentu harus atas perintah Bupati Aceh Selatan. Hal ini penting harus dilakukan demi untuk menghindari terjadinya kasus hukum. Termasuk terkait keberadaan Direktur BUMD Azwar MR. Kami juga meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi kinerjanya, jika Bupati menganggap yang bersangkutan masih bisa di pakai lagi, silahkan dipertahankan demikian juga sebaliknya,” tegas Ashar.

Pihaknya, lanjut Ashar, masih optimis laporan yang telah diserahkan secara langsung oleh pihaknya kepada Bupati Aceh Selatan sejak dua bulan lalu akan ditindaklanjuti segera dalam waktu dekat ini sesuai ekspektasi publik yang mengemuka selama ini.

Sebab, kata dia, saat dirinya bersama dua anggota dewan pengawas lainnya masing-masing Rinaldi ST dan Mirja ST menerima SK pengangkatan pada 1 November 2016 lalu, pihaknya menangkap semangat yang luar biasa membara dari Bupati HT Sama Indra ingin membenahi managemen BUMD.

“Pada saat penyeraan SK, kami menangkap semangat yang luar biasa membara dari Bupati, ingin menyelamatkan BUMD. Bahkan di hadapan Sekda dan pejabat SKPK lainnya, saat itu Bupati sempat mengarahkan kami agar segera menyelamatkan BUMD yang disebutnya dari tempat kotor sekarang ini menjadi ke tempat bersih,” ungkap Ashar menirukan ucapan Bupati.

Namun sayangnya, kata dia, setelah pihaknya langsung bekerja ekstra keras melakukan kajian dan pemeriksaan seluruh laporan keuangan termasuk realisasi proyek yang telah dikerjakan BUMD Fajar Selatan di lapangan, kemudian langsung menyerahkan laporan seluruh kegiatan tersebut kepada Bupati HT Sama Indra, hingga sudah berlalu selama dua bulan sampai sekarang ini, justru belum ada tindaklanjut yang konkrit.

“Anehnya lagi, dengan telah dihentikan kucuran anggaran ke BUMD Fajar Selatan tersebut, kami selaku dewan pengawas yang menerima dampaknya. Karena disamping kerja kami sudah lama vakum karena tidak ada yang perlu diawasi, juga sejak diangkat hingga sekarang kami belum menerima honor apapun. Terkait hal ini sudah kami laporkan kepada Sekda, mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya,” tandas Ashar.[Hendri Z]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *