,

BPN Kecolongan Keluarkan 165 Sertifikat Lahan Hutan Lindung

BLANGKEJEREN – Kepala Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Ismed Zulkarnen mengaku telah dikerjain oknum tidak bertanggung jawab hingga akhirnya dirinya menadatanggi sertifikat tanah yang masuk kawasan hutan lindung. Kasus itu mencuat setelah pihak Kepolisian Polres Gayo Lues melakukan patroli bersama LSM dan KPH, mereka menemukan lahan hutan lindung telah disertifikais warga.

Ismed mengaku pada tahun 2015 mengeluarkan 95 sertifikat tanah dan tahun 2016 sebanyak 70 sertifikat tanah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung di desa Gajah, Kecamatan Pining, tepatnya di daerah Genting.

“Sebenarnya dalam ketentuan tidak boleh dibuat sertifikat tanah dalam kawasan hutan lindung, dan dia akan nampak dalam peta atau dalam GPS jika masuk ke dalam kawasan hutan lindung, tapi itu semua bisa digeser jika ada oknum tertentu yang hendak megesernya,” katanya, Rabu, 11 April 2018 di Blangkejeren.

Ismed juga mengaku tidak mengetahui telah menandatanggani sertifikat prona yang masuk kedalam kawasan hutan lindung. Alasannya, semua anggotanya telah melakukan verifikasi data hingga masuk ke mejanya, sehingga iapun menandataggani sertifikat tersebut.

“Sertifikat yang dikeluarkan itu semuanya prona yang sifatnya beradasarkan usulan dari masyarakat, dan diukur oleh aggota pertanahan, tapi yang jadi masalah, satu anggota yang ikut mengukur tanah itu juga sudah ditangkap polisi dalam kasus curanmor,” jelasnya.

Akibat kasus sertifikat tersebut, Ismed sudah tiga kali diperika oleh polisi, dia megakui apa adanya karena memang tidak ada mengambil keuntungan dari pembuatan sertifikat di atas tanah hutan lindung itu.

“Seharusnya pihak kepolisian juga melarang saat dilakukan penebangan oleh masyarakat, dan mengigatkan kami jika memang hutan yang disertifikatkan itu hutan lindung, kalau sekarang mau bagaimna lagi, terpaksa kita ikuti prosesnyalah,” keluhnya.

Satu-satunya solusi supaya tidak memperkeruh suasna, Kepala Pertanahan Gayo Lues akan menarik seluruh sertifikat tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung. “Tapi pembatalan seretifikat, itu juga ada mekanismenya, dan yang berhak membatalkanya hanyalah BPN Pusat,” katanya.[Win Porang]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *