,

BPM Aceh Selatan Ditengarai Hilangkan LPJ Dana Desa

TAPAKTUAN – Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) merilis data sebanyak 55 desa di Kabupaten Aceh Selatan terancam tidak mendapat kucuran dana desa tahap satu tahun 2016 karena belum selesai membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan mulai tahap satu hingga tahap tiga tahun 2015, diprotes keras oleh tiga kepala desa (Kades) dalam Kecamatan Pasie Raja.

Mereka justru balik menuding bahwa pihak BPM Aceh Selatan telah dengan sengaja menghilangkan LPJ yang telah mereka serahkan pada bulan April 2016 lalu. Tiga desa yang melayangkan aksi protes tersebut masing-masing adalah Desa Mata Ie, Silolo dan Gampong Baro, Kecamatan Pasie Raja.

Melalui perwakilannya Kepala Desa Silolo, Ridwan, para kades ini menegaskan bahwa, keputusan pihak BPM Aceh Selatan yang turut menyebutkan nama desa mereka dari 55 desa yang dinyatakan belum membuat LPJ keuangan dana desa mulai tahap satu sampai tahap tiga tahun 2015 tersebut, sangat merugikan pihaknya.

“Ini jelas-jelas sebuah tudingan yang menyesatkan. Sebab jauh-jauh hari sebelumnya sesuai arahan dan perintah pejabat terkait, kami telah menyerahkan LPJ keuangan dimaksud ke BPM Aceh Selatan yakni sekaligus dengan sejumlah desa dari beberapa kecamatan lainnya. Tapi pada kenyataannya kenapa desa kami turut disebutkan dalam bagian dari desa-desa yang belum membuat LPJ tersebut,” protes Ridwan.

Menurutnya, pernyataan Kepala BPM Aceh Selatan yang turut menyebutkan desa mereka sebagai bagian dari 55 desa yang belum membuat LPJ tahun 2015 telah berdampak terganggunya stabilitas di desa mereka masing-masing. Sebab momen tersebut telah dimanfaatkan oleh oknum masyarakat tertentu yang selama ini berseberangan atau lawan politik mereka untuk mempengaruhi sebagian anggota masyarakat yang lain.

“Pasca keluarnya pernyataan Kepala BPM Aceh Selatan di media massa, telah ramai masyarakat mendatangi kami mempertanyakan persoalan tersebut. Kami selaku kepala desa merasa terpojok di mata masyarakat, sebab seolah-olah kami telah menyelewengkan atau melakukan penyimpangan dalam pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 lalu,” tegasnya.

Untuk meluruskan informasi yang keliru tersebut, sambung Ridwan, pihaknya bersama perangkat desa Mata Ie dan Gampong Baro telah mendatangi kantor BPM di Tapaktuan, Senin, 9 Mei 2016 untuk mempertanyakan persoalan tersebut. Anehnya, saat dipertanyakan kepada pihak BPM, ternyata pihak BPM tetap bersikukuh bahwa di Kecamatan Pasie Raja terdapat enam desa yang belum membuat LPJ keuangan dana desa tahun 2015 dimana tiga diantaranya merupakan desa yang mereka pimpin.

Karena terjadi perdebatan antara pihak BPM dengan ketiga kepala desa tersebut, akhirnya mereka memanggil salah seorang kepala desa dari Kecamatan Labuhanhaji, yang saat mereka menyerahkan LPJ bulan April 2016 lalu turut menyaksikannya.

Meskipun telah ada pihak sebagai saksi yang turut menyaksikan saat mereka menyerahkan LPJ tersebut, namun pihak BPM juga tetap masih pada pendiriannya bahwa ketiga desa di Kecamatan Pasie Raja tersebut belum menyerahkan LPJ tahun 2015, sebab saat dicari mereka tidak menemukan dokument tersebut di kantor BPM.

“Atas berbagai pertimbangan akhirnya kami mengalah dan dengan sangat terpaksa terpaksa kami print out lagi berkas LPJ keuangan dana desa tahun 2015. Untuk menghindari timbulnya persoalan yang tidak kita inginkan ke depanya, maka berkas tersebut telah kami serahkan kembali kepada pihak BPM pada Senin, 9 Mei 2016,” ungkap Ridwan.

Ridwan meminta kepada pihak BPM Aceh Selatan agar kasus yang dialami oleh pihaknya tersebut tidak sampai terulang kembali ke depannya. Pihaknya meminta kepada BPM Aceh Selatan agar membuat arsip surat masuk yang jelas di kantor tersebut, sehingga dukoment yang diserahkan oleh 260 desa dalam Kabupaten Aceh Selatan tidak tercecer di sembarang tempat.

“Kami berharap kasus yang kami alami ini tidak terulang kembali ke depannya. Jangan sampai ada lagi desa-desa lain yang mengalami nasib serupa seperti kami ini. Kami berharap persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak BPM Aceh Selatan dengan membenahi manajemen birokrasinya ke arah yang lebih tertib lagi ke depannya,” pinta Ridwan. [HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *