,

BI dan Kementerian Ketenagakerjaan Dorong Peningkatan SDM Bidang SPPUR

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) dan lembaga-lembaga terkait mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).

Langkah ini antara lain dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang SPPUR.

Setelah melalui tahapan proses perumusan, verifikasi internal, prakonvensi, dan verifikasi eksternal oleh Kemnaker, Rancangan SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR akan dibakukan melalui kegiatan Konvensi Nasional yang dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng pada Rabu, 8 November 2017 di Jakarta.

Adapun peserta konvensi melibatkan industri dan asosiasi yang bergerak di bidang SPPUR, serta akademisi, lembaga sertifikasi profesi, dan instansi lain yang relevan dengan cakupan penyusunan standar kompetensi kerja di bidang SPPUR.

Peningkatan SDM tersebut meliputi kompetensi yang mumpuni dari sisi kemampuan teknis, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan praktik bisnis terbaik (best practices), yang senantiasa memperhatikan aspek etika bisnis dan perlindungan konsumen.

“Peningkatan dan standardisasi kompetensi kerja dalam kegiatan SPPUR menjadi sangat strategis dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak,” kata Sugeng.

Pada tahun 2017, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan SKKNI dan KKNI di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah. Dalam proses penyusunannya, Bank Indonesia mengacu pada sistem standardisasi kompetensi kerja nasional yang telah diatur dan dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan penyusunan memiliki kualitas yang optimal dan senantiasa dijaga dengan tata kelola yang govern. Pengembangan standar kompetensi kerja merupakan tuntutan dan keniscayaan seiring perkembangan yang pesat di industri SPPUR baik dari segi volume transaksi pembayaran maupun model bisnis yang semakin beragam.

Adapun cakupan materi pada rancangan SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR terdiri dari 7 (tujuh) sub bidang, yaitu Pengelolaan Transfer Dana, Penatausahaan Surat Berharga Nasabah, Pengelolaan Uang Tunai (Cash Handing), Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA), Setelmen Transaksi Tresuri, dan Setelmen Pembayaran Transaksi Trade Finance. [rls]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *