,

Bekas Gudang KLH Terancam Ambruk ke Laut

TAPAKTUAN – Bekas gudang Kantor Lingkuhan Hidup (KLH) Aceh Selatan terancam ambruk ke laut akibat abrasi. Gedung yang berada di depan kantor Bupati itu sudah miring. Abrasi juga mengancam perumahan Pemda di pinggir pantai.

Mayfendri warga Tapaktuan meminta Pemkab Aceh Selatan untuk segera menanggulanginya. Menurutnya, jika hantaman abrasi laut terus mengganas tidak hanya mengancam gudang dan perumahan Pemda tapi juga mengancam beberapa bangunan bekas perkantoran milik Pemkab Aceh Selatan lainnya yang berdiri tidak jauh dari bangunan gudang tersebut.

Di kawasan itu sendiri terdapat kantor Dinas Syariat Islam, bekas kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan Pertamanan yang sekarang namanya Dinas Lingkungan Hidup, bekas Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), perumahan PNS milik Pemkab Aceh Selatan termasuk bekas Kantor Mahkamah syariah.

“Apabila bencana abrasi terus meluas dan tidak ditangani segera, dikhawatirkan akan merusak sejumlah infrastruktur lainnya, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat,” kata Mayfendri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, Mirjas membenarkan bahwa bekas bangunan gudang milik dinas yang dipimpinnya tersebut terancam ambruk ke dasar laut akibat dihantam abrasi.

“Gudang lama Dinas Lingkungan Hidup di jalan T Ben Mahmud memang mulai rusak akibat dihantam ombak. Namun sejak kami pindah ke kantor baru di Lhok Bengkuang, gudang dan gedung perkantoran tersebut sudah dikembalikan menjadi aset daerah. Artinya, segala tanggungjawab dan pemeliharaan menjadi kewenangan pihak pengelola aset,” kata Mirjas.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudera Putra menjelaskan, Pemkab Aceh Selatan telah memprogramkan pembangunan taman alun-alun Kota Tapaktuan pada tahun 2017 ini dilokasi tersebut, maka pemeliharaan dan perawatannya ditunda dulu untuk sementara waktu sehingga anggaran daerah yang dikucurkan tidak mubazir,

“Jika program pembangunan taman alun-alun Kota Tapaktuan jadi direalisasikan, maka tidak tertutup kemungkinan, seluruh bangunan gedung yang sudah ada di lokasi tersebut akan dirobohkan untuk penataan kota yang lebih indah dan representative,” jelasnya.

Diva menambahkan, terkait persoalan penanggulangan kerusakan tanggul penahan ombak, hal itu menjadi leading sektornya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sedangkan pihaknya hanya menangani, memelihara dan menjaga aset daerah. Karena itu, pihaknya juga berharap agar kerusakan tanggul penahan ombak di kawasan itu segera diatasi sehingga tidak terus meluas.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan Ir Tuwanku Bahrumsyah berjanji segera akan menindaklanjuti dengan serius terkait kerusakan tanggul pengaman pantai di kawasan jalan T Ben Mahmud, tepatnya di areal kantor Dinas Syariat Islam.

“Kami akan memprogramkan pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan tersebut pada tahun 2017 ini. Mudah-mudahan penanganannya dapat terealisasi secepatnya pada tahun anggaran 2018 mendatang. Ini menjadi PR bagi kita semua, apalagi lokasinya di lingkungan perkotaan,” terang Tuwanku Bahrumsyah.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *