,

Batas Waktu Habis, Polisi Tidak Bisa Tangkap DPO Kasus Pilkada

BLANGKEJEREN – Aparat kepolisian dari Mapolres Gayo Lues mengaku tidak bisa menangkap pelaku money politic pada Pilkada Gayo Lues, 15 Februari 217 lalu, meski nama pelaku sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasalnya, batas waktu penyidikan telah habis sejak 10 Maret 2017 lalu.

Dugaan pelanggaran Pilkada money politik yang dilaporkan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues AD dan IS (Hadis) terhadap lawan politiknya AR calon Bupati dan RB Calon Wakil Bupati Gayo Lues (Sarama). Status AR dan RB yang sebelumnya menjadi tersangka (TSK) hingga dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan tidak bisa dilakukan penangkapan dan tidak juga dihentikan kasusnya.

Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Gayo Lues, Iptu Rendi Oktama yang menggelar Konperensi Pers di kantor Sentra Gakumdu, Rabu malam, 15 Maret 2017. Ia menjelaskan, berdasarkan UU RI no 10 tahun 2016, batas waktu penyidikan terhadap perkara dugaan money politic yang dilaporkan, waktu penyidikannya telah habis sejak tanggal 10 Maret 2017. “Kami hanya menjalankan isi undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi apa yang ada di dalam UU itu harus kami ikuti,” katanya.

Rendi Oktama melanjutkan, status perkara dugaan money politic itu saat ini disebut kekosongan hukum, dengan arti, status pasangan calon bupati/wakil buparu AR dan RB tetap tersangka dan masih DPO, tetapi pihak kepolisian tidak bisa menangkap paksa guna memintai keterangan.

“Dalam UU no 10 tahun 2016 itu tidak kami temukan jika batas waktu telah habis, apakah dihentikan penyidikanya atau bisa dilanjutkan lagi, jadi kami harus memiliki dasar yang kuat, untuk itu kami sedang menunggu jawaban dari tim ahli,” jelasnya.

Sebelum mendapatkan jawaban dari ahli, pihak kepolisian tidak akan memaksa melakukan penangkapan terhadap terlapor meskipun diketahui keberadaanya, begitu juga dengan status perkaranya tidak bisa dihentikan karena dalam penghentian penyidikan suatu perkara syaratnya bukan tindak pidana, terduga meninggal dunia, dihentikan demi hukum atau kadaluarsa.

“Kami sudah berupaya melakukan pencarian terhadap terlapor, tapi tidak kami temukan, dan sekarang kami hanya bisa menunggu keterangan ahli saja apakah harus dihentikan karena UU no 10 tahun 2016 atau memang bisa dilanjutkan dengan KUHP lainya,” pungkas Rendi Oktama.

Kasus dugaan money politic yang dilakukan pasangan kandidat Sarama bermula saat kampanye akbar berlangsung di Stadion Seribu Bukit, saat ramainya masa yang sedang menikmati hiburan, pasangan Sarama menyawer (membagikan uang-red) kepada penonton yang hadir tanpa diketahui siapa-siapa saja yang mendapatkan uang tersebut.

Akibat perihal itu, laporanpun masuk ke Sentra Gakumdu, dan pasangan Sarama dipanggil berulang kali hingga ditetapkan sebagai TSK, namun tidak hadir akibat dugaan sedang menyiapkan berkas perkara ke MK di Jakarta. Selanjutnya polisi kembali menyurati terlapor hingga tiga kali, terlaporpun tidak menghadiri sampai dimasukkan dalam daftar DPO.[Win Porang]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *