,

Bank Aceh Launcing Aplikasi CMS untuk Instansi Pemerintah

BANDA ACEH – PT Bank Aceh Syariah melakukan peluncuran aplikasi Cash Management System (CMS) kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK), Senin, 1 Oktober 2018 di Hermes Hotel, Banda Aceh.

Meski secara resmi baru diluncurkan, aplikasi ini sudah digunakan oleh 208 instansi pemerintah di seluruh Aceh untuk transaski non-tunai. Launching ditandai dengan tekan tombol bersama yang dilakukan oleh Plt Dirut Bank Aceh Haizir Sulaiman, Direktur Operasional Bank Aceh Rusydi M Adam, Direktur Bisnis Bank Aceh Zakaria Arahman, Asisten III Pemerintah Aceh Kamaruddin Andalah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Jamaluddin.

Plt Dirut Bank Aceh Haizir Sulaiman dalam sambutannya menjelaskan, CMS merupakan suatu kebutuhan. Pemerintah telah menerapkan Gerbang Pembayaran Non Tunai (GPN), sebagai upaya nasionalisasi kemandirian bangsa, tidak lagi bergantung pada visa.

“Bila selama ini kartu kita menggunakan visa, setiap transaksi yang kita lakukan dipotong biaya oleh visa selaku penyedia sistem. Bank sentral setiap tahun harus bayar biaya ke Amerika Serikat. Dengan GPN ini maka biaya itu bisa diminimalisir,” jelas Haizir Sulaiman.

Haizir berharap agar aplikasi CMS Bank Aceh yang sudah diluncurkan tersebut, bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap instansi pemerintah di Aceh. Jika ada hal-hal yang perubahan yang diinginkan maka Bank Aceh siap memenuhi keinginan perubahan tersebut.

“Kalau ada yang perlu diubah akan kita ubah demi kenyaman bersama dalam bertransaksi, kita akan terus kembangkan CMS ini. Kita jaga betul keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Inilah aplikasi yang dibangun Bank Aceh, semoga terus memberikan kemanan dan kenyamanan bagi nasabah. Mari sama-sama kita majukan Bank Aceh untuk menajuan bersama,” ajak Haizir Sulaiman.

Sementara itu Asisten III Pemerintah Aceh, Kamaruddin Andalah yang membaca sambutan Plt Gubernur Aceh berharap aplikasi CMS Bank Aceh bisa membawa manfaat yang besar bagi instansi pemerintah di Aceh, karena setiap belanja pemerintah ke depan harus dilakukan secara non tunai.

“Ke depan tidak ada lagi istilah bendahara di kantor pegang uang cash, semua transaksi dilakuka secara non tunai. Ini juga merupakan rencana aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transaski pemerintah. Ini dipantau oleh KPK sebagai mana komitmen bersama Pemerintah Aceh dengan KPK,” ungkapnya.

Kamaruddin Andalah menambahkan, selama ini pelaksanaan CMS di Aceh tidak ada kendala. Program tersebut sangat bermanfat untuk efesiensi dan keamanan, minimal efesiensi biaya administrasi yang lebih sederhana.

“Tak perlu ragu untuk mengimplementasikannya. Tapi dengan komitmen tinggi bisa terwujud. Kalau ada kendala pelaksanaan CMS bisa diselesaikan dengan  baik. Soal akses internet baik di Pulau Aceh maupun Pulau Simeuleu dan pedalaman Gayo Lues tidak ada masalah, sudah lancar di seluruh kecamatan. Ini bukan kendala lagi. Ke depan bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat juga harus dilakukan secara non tunai agar bisa dikontrol dengan baik dan aman,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Jamaluddin menjelaskan, Pemerintah Aceh mengandeng Bank Aceh untuk transaksi non tunai, karena melaksanakan instruksi Presiden dan Menteri Keuangan tentang gerakan gerbang pembayaran non tunai di Indonesia.

“Implementasinya juga sudah kita lakukan sosialisasi ke kabupaten/kota dengan difasilitasi oleh Bank Aceh selaku penyedia aplikasi CMS. Kita berharap 3 tahun ke derpan seluruh instansi di Aceh sudah melalukan pembayaran dengan aplikasi non tunai,” katanya.

Jamaluddin berharap semua SKPA di Aceh bisa memastikan perjalanan transaksi non tunai, karena sistem CMS sangat memudahkan, bisa dilaksanakan di mana saja, sehingga tidak ada alasan uang tidak cair karena pejabat tidak di kantor. Selain itu dengan apliksi CMS kebocoran selama ini bisa diatasi.

Sementara itu Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan sangat menyambut baik inovasi CMS Bank Aceh tersebut, karena bisa mempermudah transaksi keuangan pemerintah.

Malah menurut Aminullah Usman dipilhnya Bank Aceh sebagai mitra untuk aplikasi pembayara non tunai sudah sangat tepat. Pasalnya, Bank Aceh sahamnya 100 persen milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

“Saya berharap semua instansi di seluruh kabupaten/kota di Aceh bisa bekerja sama dengan Bank Aceh melalui penerapan aplikasi CMS ini untuk pembayaran non tunai. Aset Bank Aceh setiap tahun terus meningkat dan devidennya juga kembali ke daerah,” jelas Aminullah Usman.

Selain itu Aminullah Usman berharap agar Bank Aceh bisa terus berinovasi dalam pembayaran non tunai, bukan hanya dengan instansi pemerintah saja, tapi juga dengan pihak swasta dan masyarakat selaku nasabah, agar terwujudnya kemudahan bertransaksi.

Lauching aplikasi CMS Bank Aceh tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Aceh Kamaruddin Andalah, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) Jamaluddin, Plt Dirut Bank Aceh Haizir Sulaiman, Direktur Operasional Bank Aceh Rusydi M Adam, Direktur Bisnis Bank Aceh Zakaria Arahman, Corporate Secretary Bank Aceh Amal Hasan.

Selain itu juga dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para Kepala SKPK se-Aceh, para Kepala Cabang Bank Aceh se-Aceh, serta para pejabat berberapa instansi terkait.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *