,

APBK 2017 Aceh Selatan Diusulkan Rp1,4 Triliun

TAPAKTUAN – Pemkab Aceh Selatan mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2017 sebesar Rp 1,451 Triliun lebih.

Usulan itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah S.Sos pada pembukaan rapat paripurna DPRK Aceh Selatan dalam rangka penyampaian nota keuangan dan rancangan qanun APBK tahun 2017 di Gedung DPRK, Tapaktuan, Selasa, 29 November 2016.

Adapun komposisi APBK tahun 2017 yang telah diajukan ke dewan antara lain pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,451 Triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 110 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 940 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 400 miliar lebih.

Sedangkan belanja daerah direncanakan dalam APBK tahun 2017 mencapai Rp 1,463 Triliun lebih. Belanja daerah tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 881 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 581 miliar lebih.

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah dalam APBK tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 18 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 6 miliar.

“Kami mengharapkan kepada seluruh anggota dewan agar berkenan membahas rancangan qanun ini dalam waktu yang telah ditentukan karena pengambilan persetujuan bersama DPRK dengan Bupati Aceh Selatan harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran 2017. Hal itu sesuai Peraturan Mendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran daerah tahun 2017,” kata Kamarsyah.

Wakil Bupati Aceh Selatan menyatakan, rancangan qanun APBK tahun 2017 disusun berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Selatan yang baru disepakati atau disahkan bersama dengan DPRK yaitu qanun tentang perangkat daerah.

Qanun tersebut, kata dia, merupakan implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah yang mewajibkan pemerintah daerah harus sudah melaksanakan pemerintahannya dengan perangkat daerah yang baru mulai tahun 2017.

Berdasarkan Qanun yang telah disahkan tersebut, sambung Kamarsyah, Pemkab Aceh Selatan dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi pelayanan, urusan wajib keistimewaan dan kekhususan serta perangkat daerah lainnya.

“Sehingga dengan telah terbentuknya perangkat daerah yang baru, diharapkan ada semangat baru dalam menjalankan pemerintahan. Apa yang selama ini telah kita jalankan dengan baik senantiasa dapat dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan. Begitu juga jika ada yang belum berjalan sebagaimana mestinya dapat diperbaiki lebih baik lagi ke depannya sehingga visi misi Bupati ingin menjadikan Aceh Selatan menjadi daerah terdepan dan maju dapat segera tercapai,” pungkas Kamarsyah.

Pembukaan rapat paripurna APBK Aceh Selatan tahun 2017 yang dipimpin Wakil Ketua DPRK, Syahril S.Ag tersebut dihadiri pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRK T Zulhelmi, Wakil Ketua Mulyadi, sejumlah anggota dewan, Sekretaris daerah H Nasjuddin, Asisten Setdakab, para pejabat Kepala SKPK, pimpinan BUMN dan BUMD, serta sejumlah pejabat lainnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *