,

Anak Ketua DPRK Tidak Tahu Lahannya Masuk Hutan Konservasi

TAPAKTUAN – Anak Ketua DPRK Aceh Selatan berinisial PR, 25 tahun, telah memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan pada Selasa, 8 November 2016 lalu. Kepada penyidik, PR mengaku telah memerintahkan dua orang saksi masing-masing RS, 55 tahun (operator beco) dan JH, 21 tahun, (kernet beco) untuk melakukan penggalian parit dilahan sawit miliknya di Desa Keude Trumon.
 
Namun, kepada penyidik PR mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui jika lahan sawit miliknya tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang kelestariannya harus dijaga.
 
“Saksi PR mengaku bahwa tidak tahu jika lahan miliknya itu masuk dalam kawasan hutan konservasi. Sebab sejak puluhan tahun lalu di lokasi tersebut memang sudah ada kebun sawit. Bahkan tidak hanya kebun sawit miliknya sendiri tapi juga milik masyarakat yang lain,” kata Kapolres Aceh Selatan AKBP Achmadi SIK melalui Kanit II Tipiter Satreskrim, Ipda Adrianus di Tapaktuan, Sabtu 12 November 2016.
 
Menurutnya, pemeriksaan terhadap saksi PR yang merupakan anak Ketua DPRK Aceh Selatan tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap operator dan kernet beco, warga asal Medan Sumatera Utara, pada Kamis, 3 November 2016 lalu. Sebab berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, mereka hanya orang pekerja lapangan yang disuruh saksi PR, warga Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur.
 
Adrianus menjelaskan, kasus ini terungkap bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku yang diduga telah merambah kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon yang dilakukan tim gabungan dari BKSDA Provinsi Aceh bersama Polres Aceh Selatan pada Sabtu, 29 OKtober 2016 lalu.  
 
Menindaklanjuti  temuan tersebut, kemudian pada hari itu juga tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Konservasi Wilayah II BKSDA Provinsi  Aceh, Handoko Hidayat, membuat pengaduan resmi ke Polres Aceh Selatan dengan bukti laporan Nomor : LP-B/62/X/2016/SPKT.
 
Pengusutan kasus ini, kata Adrianus, masih pada tahap penyelidikan sehingga para terlapor masih berstatus saksi karena kasusnya belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
 
Pihaknya, sambung Adrianus, masih mengalami kendala dan hambatan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Sebab meskipun surat panggilan telah dilayangkan sejak beberapa pekan lalu, namun para saksi ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Aceh sampai saat ini belum bersedia hadir ke Mapolres Aceh Selatan untuk memberikan keterangannya.
 
“Surat panggilan terhadap pelapor dari BKSDA Povinsi Aceh juga telah kami layangkan tapi sampai sekarang juga belum memenuhi panggilan. Keterangan tambahan dari pelapor tersebut sangat dibutuhkan sebab dalam pemeriksaan awal saat yang bersangkutan melaporkan kasus tersebut dinilai belum langkap sehingga masih banyak hal yang perlu di gali lagi,” jelasnya.
 
Menyikapi kasus ini, Ketua DPRK Aceh Selatan T Zulhelmi sebelumnya telah mengakui bahwa saksi PR merupakan anak kandungnya dari hasil perkawinan dengan almarhumah istri pertamanya yang telah meninggal dunia saat bencana tsunami tahun 2004 lalu di Banda Aceh.
 
Kepada wartawan, T Zulhelmi telah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus dugaan perambahan kawasan hutan konservasi tersebut. Diapun mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap anaknya jika memang terbukti bersalah.
 
“Namun perlu saya jelaskan bahwa, lahan kebun sawit yang digarap oleh anak saya tersebut merupakan warisan dari orang tua almarhum istri pertama saya. Kebun sawit tersebut telah ada sejak puluhan tahun lalu bahkan sawit yang telah besar-besar itu saya sendiri yang menanamnya dulu. Selain lahan milik anak saya, di lokasi tersebut juga terdapat puluhan hektar bahkan ratusan hektar kebun sawit milik masyarakat yang lain,” ungkap T Zulhelmi.
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saksi operator dan kernet beco kepada polisi mengakui pekerjaan penggalian parit atas suruhan PR dengan menggunakan alat berat beco atau excavator.  Ongkos yang disepakati sebesar Rp 220.000 per jam. Kedua saksi tersebut sudah bekerja selama 35 jam atau setara 800 meter dari 1.000 meter yang disepakati. Beco yang digunakan merupakan sewaan dan tanggungjawab pihak operator.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *