,

Aktivis Lingkungan Ancam Lapor Pemkab Aceh Selatan ke Kementerian

TAPAKTUAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Gunung Hutan Lestari (LSM YGHL) dan Insosdes, berencana akan melaporkan Pemkab Aceh Selatan ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, karena hingga saat ini belum mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mereka juga mendorong terbentuknya forum masyarakat agar qanun RTRW segera disahkan serta mendorong DPRK supaya lebih intens dalam mengawasi pembangunan karena pembangunan yang tidak mengacu pada RTRW juga bagian perbuatan melawan hukum.

Pernyataan tersebut merupakan hasil kesimpulan diskusi publik tentang penyusunan Qanun RTRW Aceh Selatan yang digelar LSM YGHL dan Insosdes di Aula Kampus Politeknik, di Tapaktuan, Selasa, 19 April 2016.

Acara diskusi publik yang menghadirkan dua pemateri masing-masing anggota DPRK Aceh Selatan, Nasir Gani SH dan Manager Advokasi LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Nasir Buloh tersebut diikuti pejabat dari Dinas Kehutanan, tokoh masyarakat, aktivis LSM dan wartawan. Sayangnya, hingga berakhirnya acara dimaksud, Kepala Bappeda Aceh Selatan yang rencananya akan menjadi pemateri tidak hadir.

Nasir Gani mengungkapkan bahwa DPRK Aceh Selatan telah memasukkan Rancangan Qanun (Raqan) RTRW tersebut dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016. Langkah itu, menurut Nasir Gani, sebagai bukti keseriusan DPRK Aceh Selatan untuk menuntaskan penyusunan dan pengesahan legislasi daerah.

Yang menjadi kendala pihaknya saat ini, sambung Nasir Gani, meskipun Raqan RTRW tersebut telah dimasukkan dalam Prolegda 2016, tapi hingga memasuki akhir bulan April 2016 pihak eksekutif belum memasukkan draft Raqan RTRW dimaksud ke DPRK melalui Badan Legislasi (Banleg).

“Jadi rancangan Qanun itu sudah jauh-jauh hari kami rencanakan untuk dibahas segera, tapi hingga saat ini draft nya belum dimasukkan oleh pihak eksekutif. Kalau draft nya belum masuk, maka kami tidak bisa membahasnya,” kata Nasir Gani.

Manager Advokasi Walhi Aceh, Nasir Buloh mengatakan, Qanun RTRW tersebut merupakan acuan dasar dalam pembangunan daerah. Sebab dalam Qanun RTRW tersebut akan mengatur keseimbangan ruang bagi kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat.

“Pengesahan Qanun ini sebagai alat untuk mengukur komitmen Pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan, tentunya dengan mempertimbangkan aspek ekologi,” ujarnya.

Ketua LSM Rimueng Lam Kalut, Bestari Raden, menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan di Aceh Selatan tanpa dasar hukum yang jelas. “Pembangunan daerah yang tanpa didukung qanun RTRW akan cacat hukum,” ungkap Bestari Raden.

Direktur LSM YGHL, Sarbunis, menyatakan rekomendasi yang dirumuskan dalam diskusi publik tersebut akan diserahkan kepada Pemkab Aceh Selatan, DPRK, Pemerintah Aceh dan Kementrian PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. [HM]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *