,

Aceh Selatan Raih WTP Ketiga

TAPAKTUAN – Pemkab Aceh Selatan kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2017. Ini merupakan WTP ketiga yang telah berhasil diraih Pemkab setempat.

LHP atas LKPD TA 2017 dengan predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Isman Rudy SE MM kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan Dedy Yuswadi AP didampingi ketua DPRK Aceh Selatan T. Zulhelmi di gedung BPK RI perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin, 28 Mei 2018. Selain Aceh Selatan secara bersamaan juga diserahkan kepada kota subulussalam, Aceh Besar dan Aceh Tengah.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Isman Rudy menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan” ujarnya.

Pemeriksaan keuangan, lanjut Isman Rudy, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Menurutnya, batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. “Hal ini perlu disampaikan mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” jelas Isman.

Isman Rudy juga menyampaikan bahwa prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat tetapi terletak pada efektivitas pimpinan pemerintah daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Penjabat Bupati Aceh Selatan Dedy Yuawadi, AP menyatakan pihaknya atas nama Pemkab Aceh Selatan menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada BPK RI perwakilan Aceh atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017. Ia mengharapkan agar BPK terus memberikan bimbingan, pengawasan, didalam perbaikan tata kelola keuangan.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan Diva Samudra Putra SE juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan semua SKPK serta staf BPKD atas prestasi yang sudah di raih dengan perolehan WTP ke 3 kalinya tersebut. Ia berharap prestasi itu dapat terus dipertahankan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, profesional dan dibarengi kerjasama yang lebih solid lagi. [HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *