,

Aceh Selatan Dukung Pengurangan Kawasan Hutan Lindung

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang mengurangi jumlah kawasan hutan lindung.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan, Ir Teuku Masrul, Senin, 2 Mei 2016 meminta Pemerintah Aceh serta pihak-pihak terkait lainnya segera membuat regulasi khusus mengatur terkait penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan lindung tersebut, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Yang dimaksud kawasan hutan lindung itu adalah ada kawasan inti dan kawasan pendukung (penyangga). Kalau kawasan inti kami sependapat agar tidak diganggu sama sekali dan kelestarian hutannya wajib dijaga. Sementara kawasan penyangga hendaknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh pemerintah,” jelasnya.

Menurut Masrul, kenyataan yang terjadi selama ini di Kabupaten Aceh Selatan, cukup banyak lahan-lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat setempat yang secara sepihak dimasukkan ke dalam kawasan hutan lindung, sehingga masyarakat petani di daerah itu terkesan “tersandera” dengan aturan yang merugikan petani itu sendiri karena sudah semakin sempit ketersediaan lahan untuk mereka bercocok tanam.

“Kalau kita mau buka-bukaan, lahan perkebunan pala milik masyarakat di Desa Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, hampir mayoritasnya masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Demikian juga lahan pertanian warga di wilayah Trumon Raya, Bakongan Raya dan Kluet Raya. Ironisnya lagi, ada kasus yang ditemukan belakang rumah warga sudah masuk hutan lindung,” bebernya.

Terkait persoalan itu, sambung Masrul, Pemkab Aceh Selatan telah pernah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait supaya mengeluarkan lahan-lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat dari kawasan hutan lindung.

Menurutnya, Pemerintah Pusat menyambut baik usulan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan bahwa langkah masyarakat membuka kebun untuk menanam pala dalam kawasan hutan lindung merupakan bukan tindakan yang menyalahi aturan atau dibolehkan.
“Sebab tanaman pala tersebut tidak akan ditebang oleh masyarakat petani. Selain itu, tanaman pala juga dinilai menutupi permukaan tanah sehingga tidak terjadi pembukaan lahan atau tidak mengakibatkan lahan gunung menjadi gersang dan tandus sehingga kelestarian kawasan hutan tetap terjaga,” ungkapnya.

Meskipun demikian, T Masrul juga tidak menghendaki keputusan Pemerintah Aceh dan DPRA mengesahkan Qanun RTRWA yang mengeluarkan sejumlah kawasan hutan dari hutan lindung ke kawasan hutan areal penggunaan lain (APL), akan berdampak timbulnya bencana alam akibat pemanfaatan kawasan hutan secara keblablasan oleh oknum masyarakat serta perusahaan tertentu.

“Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tersebut, kami meminta kepada pihak terkait agar membuat regulasi yang jelas mengatur tentang pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan APL tersebut. Sebab kita juga tidak setuju jika akibat dari keputusan itu akan berdampak timbulnya bencana alam,” tegasnya.[HM]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *