,

Aceh Selatan Bakal Kena Sanksi dari Kementerian Keuangan

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan bakal menerima sanksi dari Kementerian Keuangan berupa pemotongan anggaran yang bersumber dari pusat. Penyebabnya, sampai 31 Agustus 2017 Rancangan Qanun (Raqan) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati tahun 2016 belum disahkan.

Pembahasan LPj Bupati tahun 2016 ini, terus menuai perdebatan dan saling mencari kesalahan serta pembenaran diri antara pejabat Pemkab Aceh Selatan dengan anggota dewan setempat. Sebenarnya pembahasan sudah dilakukan sejak awal September 2017. Namun, saat digelar pertemuan di Kantor DPRK pada tanggal 7 dan 8 September 2017, para pejabat Kepala SKPK justru tidak hadir.

“Mayoritas Kepala SKPK hanya mengutus bawahannya. Utusan yang dikirim pun kami nilai tidak berkompeten karena yang hadir para staff bukan pejabat setingkat kepala bidang atau PPTK,” ungkap anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh, Tgk Adi Zulmawar di Tapaktuan, Rabu, 13 September 2017.

Tgk Adi menambahkan, sejumlah Kepala SKPK yang dihubungi ketika itu, rata-rata mengaku sedang berada di luar daerah. Bahkan, ada pejabat yang menurutnya menyepelekan undangan dari dewan.

“Salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Yulizar. Beberapa kali saya hubungi via handphone tidak diangkat, pesan singkat yang saya kirim pun hanya dibalas bahwa dia sedang berada di Jakarta. Sementara pertanyaan saya terkait siapa pejabat yang bisa diutus ke dewan untuk menghadiri rapat LPj Bupati Tahun 2016 sampai saat ini tidak dibalas,” jelas Tgk Adi.

Ketidakhadiran para pejabat Kepala SKPK pada tanggal 7 dan 8 September tersebut, menurut Tgk Adi telah mengundang kekecewaan mendalam para anggota dewan yang saat itu ada yang menunggu sampai sore hari para pejabat terkait di Kantor DPRK setempat.

Disamping itu, kata Tgk Adi, pihaknya juga mengalami kendala dalam membahas LPj Bupati tahun 2016 melalui pembentukan tim Pansus, karena SKPK terkait terkesan enggan atau keberatan memberikan data-data terkait realisasi anggaran APBK Tahun 2016. Padahal, disisi lain berdasarkan amanah undang-undang pembahasan LPj Bupati harus disertai dengan peninjauan lapangan terhadap realisasi anggaran tahun berjalan oleh tim Pansus.

“Di satu sisi pihak eksekutif mendesak dewan agar segera mengesahkan LPj Bupati Tahun 2016 sementara di sisi lain para pejabat terkait tidak menunjukkan sikap kerja sama yang baik dengan pihak dewan,” sesalnya.

Sementara, Sekretaris daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H Nasjuddin SH menyatakan bahwa keputusan pihak DPRK mengundang para pejabat Kepala SKPK terkait serta meminta sejumlah data-data yang lengkap terkesan aneh dan tak logis.

Sebab, kata dia, LPj Bupati Tahun 2016 tersebut merupakan kumpulan data realisasi anggaran tahun berjalan yang telah diaudit oleh pihak BPK-RI. “Pemkab Aceh Selatan telah menyampaikan rancangan qanun LKPJ tahun 2016 yang telah diaudit oleh BPK-RI. Jadi untuk apa diminta data lagi kepada masing-masing SKPD,” tegas Nasjuddin.

Pihaknya, sambung dia, meminta kepada DPRK Aceh Selatan agar mengikuti aturan sesuai perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudiaan hari. Sebab dengan mengikuti aturan yang ada tugas-tugas pemerintahan bisa berlangsung lancar tanpa kendala serta kepentingan rakyat bisa terakomodir.

Penegasan senada juga disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra SE. Kata dia, Pemkab Aceh Selatan sangat menginginkan LPj Bupati Tahun 2016 dapat disahkan segera oleh pihak dewan untuk menghindari penjatuhan sanksi dari pemerintah pusat.

“Tidak benar tudingan pihak eksekutif sengaja memperlambat pengesahan LPj 2016. Bahkan Sekda Aceh Selatan telah melayangkan surat resmi ke DPRK untuk mempercepat pengesahan LPj 2016 untuk menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum juga disahkan,” tandas Diva.

Menyikapi hal ini, Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Selatan, T Mudasir menyatakan bahwa pernyataan Sekdakab Aceh Selatan H Nasjuddin yang menyalahkan pihak dewan terkait keterlambatan pengesahan LPj Bupati tahun 2016 merupakan sebuah pernyataan keliru.

Sebab, kata dia, memang telah menjadi kebutuhan pihak dewan untuk mendapatkan data-data yang lengkap terkait realisasi anggaran 2016 guna menunjang pelaksanaan pansus di lapangan.

Mantan anggota DPRK Aceh Selatan selama dua periode ini mengaku tidak sependapat dengan permintaan pihak Pemkab setempat yang mendesak pihak dewan segera mempercepat pengesahan LPj Bupati Tahun 2016.

“Jika pihak dewan mengakomodir permintaan tersebut sama halnya membiarkan terjadinya pelanggaran aturan itu sendiri. Masak sekaliber LPj Bupati bisa rampung dilakukan pembahasan dalam beberapa hari. Jika demikian yang terjadi, apa fungsi dan peran telah dibentuk tim pansus,” ujarnya.

Menyangkut telah lewatnya batas waktu terakhir pengesahan LPj Bupati tahun 2016 yang diberikan pemerintah pusat sampai 31 Agustus 2017, T Mudasir menilai bahwa hal itu terjadi disebabkan karena lemahnya kinerja para pejabat Pemkab setempat khususnya para pejabat yang duduk di TAPD.

Jika benar nantinya Pemkab Aceh Selatan akan menerima sanksi pemotongan anggaran yang bersumber dari pusat oleh kementerian keuangan, maka T Mudasir meminta agar kerugian yang ditimbulkan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh oknum pejabat dimaksud. “Kami meminta kepada Bupati Aceh Selatan agar mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan,” pungkasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *