,

Aceh Minta Komisi VIII DPR-RI Upayakan Penambahan Kuota Haji

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta Komisi VIII DPR-RI bisa mengupayakan penambahan kuota haji untuk Aceh. Pasalnya, masa tunggu calon jamaah haji di Aceh mencapai 25 tahun. Jumlah calon jamaah lanjut usia juga semakin bertambah.

Hal itu disampaikan Asisten II Pemerintah Aceh, Azhari SE, pada pertemuan dengan anggota Komisi VIII DPR-RI di Ruang Potensi, Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Senin, 2 Mei 2016.

“Animo masyarakat Aceh untuk naik haji sangat tinggi, kami harapkan bantuan dari Komisi VIII DPR-RI agar membantu mengupayakan penambahan kuota haji untuk Aceh. Jangan sampai masyarakat Aceh harus menunggu setengah abad untuk bisa naik haji,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenang) Aceh, Drs H Daud Pakeh. Ia menjelaskan, waiting list calon jamaah haji Aceh tahun 2016 mencapai 74.000 orang lebih.

“Masa tunggunya sampai 25 tahun, ini masa tunggu yang sangat panjang, sementara animo masyarakat Aceh untuk naik haji sangat tinggi. Jadi setiap tahun waiting list-nya terus bertambah,” jelas Daud Pakeh.

Daud Pakeh menambahkan, jumlah kuota haji sekarang jika dibandingan dengan jumlah penduduk Aceh tidak rasional lagi. Sebelum musibah tsunami 26 Desember 2004, jumlah penduduk Aceh 4,2 juta jiwa, akibat tsunami jumlah penduduk Aceh berkurang, karena itu kuota haji untuk Aceh juga dikurangi.

“Sekarang, jumlah penduduk Aceh sudah 5,2 juta jiwa, jadi antara jumlah penduduk dengan kuota haji sudah tidak berimbang, jadi kami mohon bantuan Komisi VIII DPR-RI untuk mengusahakan penambahan kuota haji bagi Aceh,” pinta Daud Pakeh.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR-RI asal Aceh, H Firmandez mengatakan, Pemerintah Aceh bersama-sama harus membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat agar kuota haji ditambah.

“Kami dari Komisi VIII sangat apresiatif dengan pertemuan seperti ini, ada masukan-masukan yang kami dapat untuk kami komunikasikan dengan pemerintah pusat. Tapi intinya, perlu adanya hubungan komunikasi yang lebih baik antara daerah dan pusat dalam berbagai hal. Kami akan berusaha agar kuota haji untuk Aceh bisa bertambah,” kata Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tersebut.

H Firmandez menambahkan, terkait pelayanan haji, pihaknya di Komisi VIII DPR-RI bersama Kementerian Agama baru saja menyetujui penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Bila tahun sebelumnya BPIH Rp 36,4 juta, tahun ini turun menjadi Rp 34,6 juta.

“Biayanya turun, tapi pelayanannya meningkat, bila sebelumnya jamaah hanya mendapat 15 kali makan selama di Mekkah tahun ini naik menjadi 24 kali. Pelayanan bis pengangkut jamaah juga bertambah dari 80 persen menjadi 91 persen,” ungkap politisi Golkar tersebut.[HK]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *