,

Aceh dalam Politik Uap

Politik uap kini mulai dilakoni beberapa politisi di Aceh. Lebih sering saat jelang pemilihan kepala pemerintahan Aceh. Siapa yang layak memimpin Aceh lima tahun ke depan, kini ramai dibicarakan. Baik melalui diskusi formal maupun informal. Di balik itu tentu politik uap para kandidat terus dihembus sebagai kampanye tak langsung. Uap tak punya bentuk, dan ia tak mudah diterka.

Ini mungkin yang disebut oleh Robert Green dalam The 48 Law of Power sebagai politik tanpa bentuk. Boleh jadi ia, karena dengan memiliki bentuk atau rencana yang nyata, dalam artian sesumbar secara terang-terangan menentang kandidat lain, tentu akan sangat mudah dibaca lawan. Alih-alih mendapatan dukungan, malah bisa berbalik menjadi bumerang bagi diri sendiri. Apa lagi tahapan pemilihan kepala pemerintahan Aceh belum ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Politik uap memang cara yang aman untuk kampanye prakondisi sebelum kandidat diumumkan ke publik. Selama itu belum dilakukan, para calon kandidat akan terus bersikap fleksibel dan beradaptasi dengan lawan-lawannya. Dalam politik seperti ini Green menyarankan, jangan pernah andalkan stabilitas atau keteraturan kekal, segalanya pasti berubah.

Selain itu, media juga kini mulai terseret dalam persoalan dukung mendukung itu. Kecendruangan dukungan sebuah media bisa dilihat dari tampilan berita-berita yang disampaikannya kepada publik. Ini merupakan hal yang lumrah. Bahkan media di negara-negara maju sekalipun ikut terseret dalam perpolitikan di negaranya. Bedanya, bila di negara maju semisal Amerika Serikat dan Eropa, politik dipengaruhi oleh media, di tempat kita malah sebaliknya, media yang dipengaruhi oleh politik.

Di zaman komunikasi seperti sekarang, tak ada gerakan politik yang meninggalkan media, antara media dan politik saling membutuhkan. Di Aceh, hal itu kini mulai menjalar. Namun, Sekalipun media dan politik saling membutuhkan, terdapat aturan main atau batas-batas tugas di antara keduanya. Aturan dan etika media mengharuskan media bertindak objektif dan netral dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, muncul problem krusial manakala media telah menjadi tunggangan sebuah kekuatan politik tertentu.

Pemanfaatan media untuk kepentingan politik harus diakui merupakan sesuatu yang lumrah saja. Itu disebabkan media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Sejumlah peristiwa yang diangkat sebagai isi media tidak jarang berbeda atau bias dengan fakta sebetulnya. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa saja dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya.

Kekuatan dan kemampuan media mendramatisasi peristiwa tersebut pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi politisi. Apalagi, kala menjelang peristiwa pemilihan politik. Namun, keadaan itu memperlihatkan adanya disfungsional atas peran sejati media.

Keterlibatan media secara berlebih dalam perebutan kekuasaan dan secara nyata memperlihatkan adanya sikap keberpihakan akan berimplikasi pada praktik jurnalisme. Hal yang terjadi kemudian, para pekerja media (editor dan wartawan) tidak lagi membawa misi idealisme. Padahal, seharusnya para pekerja media bertindak profesional dengan mengutamakan fakta-fakta dan kebenaran, bukannya malah mengaburkannya.

Tinggal sekarang bagaimana publik membaca keberpihakan media-media di Aceh. Terpengaruhkan atau membaca hal itu dengan kaca mata yang berbeda. Terserah pada Anda.[]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Iskandar Norman

Pemimpin Redaksi http://teropongaceh.com. Pernah bekerja di Tabloid Modus Aceh, Harian Aceh Independen, Harian Aceh dan Pikiran Merdeka. Menulis sejumlah buku seperti Nuga Lantui, Legenda Aceh dan Hadih Maja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *