,

6 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Terminal Labuhan Haji

TAPAKTUAN – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah terminal Tipe C Labuhanhaji, dengan menghadirkan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Aceh Selatan, Drs Tio Achriyat di Banda Aceh, Rabu 1 Februari 2017.

Pada sidang keenam ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan kembali menghadirkan enam orang saksi. Ke enam orang saksi tersebut tiga orang dari tim penaksir harga, H. Zainuddin (ketua tim), Agustinur (wakil ketua) dan Mirjas (anggota).

Sementara tiga orang lagi mewakili dari tim 9 yakni Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Syahrizal, Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan Darman, serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan Yuhelmi.

Agustinur menerangkan bahwa dirinya saat itu tidak banyak terlibat dalam rapat-rapat tim penilai harga, dirinya sering tidak hadir karena berbenturan dengan pekerjaan pokoknya sebagai PNS. Meskipun demikian, ia selalu berkoordinasi dengan ketua tim.

Sementara Mirjas mengaku dirinya ditarik sebagai anggota tim penilai harga tanah mewakili dari unsur LSM. Dia juga menyatakan bahwa selama tim penilai bekerja di lapangan dirinya tidak terlibat secara aktif karena berbenturan dengan pekerjaan pokoknya sebagai seorang PNS di lingkungan Pemkab Aceh Selatan. Namun demikian Mirjas juga memastikan bahwa dirinya turut menandatangani berita acara penilaian harga tanah.

“Saya mengetahui hasil penilaian harga tanah oleh tim dalam bentuk berita acara hasil kesepakatan tim. Setahu saya nilai yang disepakati mulai Rp. 45.000 sampai Rp 100.000 per meter, saya ada membacanya dan kemudian saya tandatangani,” aku Mirjas.

Namun majelis hakim dan JPU mepertanyakan keterangan Mirjas, karena beberapa penjelasannya di persidangan berbeda dengan keterangan dalam BAP, seperti pengakuan dirinya dalam BAP pernah turun ke lokasi dan bertanya kepada tiga orang masyarakat setempat tentang kisaran harga tanah di lokasi tersebut. Namun hal itu justru dibantah oleh Mirjas dalam persidangan.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Harga Tanah, H. Zainudin membenarkan bahwa beberapa anggotanya tidak terlibat langsung dalam melaksanakan pekerjaan sebagai anggota tim penilai harga tanah di lapangan. Namun demikian, mereka saling berkoordinasi. Menurut Zainuddin, dirinya bersama anggota tim yang lain melakukan penilaian harga tanah mempertimbangkan beberapa aspek yakni berdasarkan data dari Kantor Camat Labuhanhaji dan harga pasaran.

Dari hasil pengamatan itu, kemudian Zainuddin menemukan harga yang rata-ratanya tidak sama, dari pengamatan tersebut kemudian diambil kesimpulan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan anggota tim penilai lainnya, selanjutnya disepakatilah nilai tanah yang akan dibeli ringnya adalah Rp. 45.000 sampai Rp. 100.000 per meter.

Selanjutnya saat ditanyakan tentang apakah nilai harga tanah yang dibeli oleh Pemerintah seharga Rp. 69.000 per meter melalui panitia pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan terminal type C sudah sesuai dengan nilai rata-rata ring yang ditentukan tim penilai, Zainuddin menjawab sudah tepat dan benar.

Sementara mantan Kepala BPN Aceh Selatan, Syahrizal, dalam keterangannya mengatakan bahwa semua proses pembebasaan tanah untuk rencana pembangunan terminal di Kecamatan Labuhanhaji telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syahrizal juga tidak pernah keberatan atas semua keputusan yang ditetapkan untuk melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan terminal type C di Kecamatan Labuhanhaji termasuk menandatangani berita acara penentuan nilai harga tanah yang telah ditetapkan yakni Rp 69.000 per meter

Selanjutnya saksi Yuhelmi sebagai Kabag Hukum Setdakab Aceh Selatan yang juga anggota tim 9, mengaku bahwa dirinya ikut menandatangani Berita Acara penetapan harga yang telah disepakati, karena dia menilai sudah tepat dan benar.

Yuhelmi mengaku bahwa selain pengadaan tanah untuk terminal Labuhanhaji pihaknya juga telah melakukan pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan infrastruktur lainnya di Aceh Selatan.

Demikian pula saksi Darman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Selatan, yang bertugas meneliti tanah tersebut terkait apakah tanah yang akan dibebaskan tersebut tanah produktif atau tidak, sehingga dapat ditaksir harga tanaman yang tumbuh di atasnya.

Dari keterangannya dalam persidangan Darman juga mengungkapkan pembebasan tanah oleh Pemerintah melalui tim 9 yang dibeli dari Kafrawi seharga Rp. 69.000 per meter telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.[Hendri Z]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *