,

13.907 Warga Aceh Selatan Terancam Tak Bisa Memilih

TAPAKTUAN – Hampir 14 ribu warga Aceh Selatan tak bisa memilih pada Pilkada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 15 Februari 2017 mendatang. Pasalnya, dari 160.766 orang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Aceh Selatan sebanyak 13.907 orang diantaranya belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, Khairunis Absir, menjelaskan, sesuai undang-undang pemilu yang diperjelas lagi dalam Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU), terhadap warga yang belum memiliki E-KTP tidak dibenarkan memberikan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun 2017.

Khairunis merincikan, 18 kecamatan di Aceh Selatan warga yang paling banyak belum mengantongi E-KTP terdapat di Kecamatan Kluet Utara 1.842 orang. Kemudian Kecamatan Labuhanhaji Barat 1.677 orang, Kecamatan Meukek 1.553 orang, Kecamatan Pasie Raja 1.452 orang.
 
Selanjutnya Kecamatan Kluet Selatan 1.126, Kecamatan Labuhanhaji 952, Kecamatan Tapaktuan 876, Kecamatan Sawang 682, Kecamatan Labuhanhaji Timur 540, Kecamatan Bakongan 511, Kecamatan Kota Bahagia 448, Kecamatan Samadua 322, Kecamatan Bakongan Timur 319, Kecamatan Trumon Timur 428, Kecamatan Trumon Tengah 200 orang, Kecamatan Trumon 117,  Kecamatan Kluet Tengah 365 dan Kecamatan Kluet Timur 497.
 
Menurutnya, data warga yang belum mengantongi E-KTP tersebut diperoleh pihaknya dari sistem data pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan KPU.
 
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, KIP Aceh Selatan telah berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pasca digelarnya pleno daftar pemilih sementara pada 31 Oktober 2016 lalu.
 
Pihaknya berharap, Disdukcapil Aceh Selatan segera memfasilitasi masyarakat yang belum mengantongi E-KTP untuk segera melakukan perekaman. Sebab meskipun blanko E-KTP telah habis atau tidak tersedia lagi, namun jika warga tersebut telah melakukan perekaman data, maka pihak Disdukcapil bisa mengeluarkan surat keterangan terhadap masyarakat bersangkutan.
 
“Jika sampai batas waktu terakhir pada tanggal 4 Desember 2016 mendatang warga tersebut tidak mampu menunjukkan surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP, maka dengan sangat terpaksa harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak tahun 2017,” ungkap Khairunis, Senin, 14 November 2016.
 
Untuk mencegah hal itu sampai terjadi, Khairunis menjelaskan pihaknya telah menempuh berbagai cara. Yakni tidak saja melakukan koordinasi dengan Disdukcapil tapi juga telah menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa supaya mendatangi langsung warga yang namanya telah masuk DPS tapi belum mengantongi E-KTP.
 
“Langkah ini penting harus dilakukan pihak PPS untuk memastikan apakah benar warga bersangkutan benar-benar tidak memiliki E-KTP atau ada faktor lain sehingga namanya dinyatakan belum memiliki E-KTP. Sebab dari 13.907 warga tersebut sebagiannya justru telah mengantongi E-KTP serta NIK, tapi entah kenapa namanya dari DP4 yang dikirim KPU dinyatakan belum memiliki E-KTP,” tandas Ketua KIP Aceh Selatan.
 
Dia berharap, pihak operator Disdukcapil bersama operator KIP Aceh Selatan harus bekerjasama dan proaktif mengkroscek ulang kembali nama-nama masyarakat yang dinyatakan belum memiliki E-KTP tersebut, sehingga mereka tidak merasa dirugikan karena tidak bisa memberikan hak suaranya pada Pilkada nanti.
 
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Aceh Selatan Drs Tio Achriyat membenarkan bahwa pihaknya telah menerima data dari KIP yang menerangkan bahwa masih terdapat 13.907 orang masyarakat yang namanya telah masuk ke dalam DPS tapi bakal terancam hak suaranya karena dinyatakan belum memiliki E-KTP.
 
“Sebenarnya sebagian warga tersebut telah memiliki E-KTP dan NIK, tapi entak kenapa sebabnya dalam DP4 dinyatakan belum memiliki E-KTP sehingga tidak bisa memilih pada Pilkada 2017 nanti,” ungkap Tio.
 
Untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Tio, pihaknya telah menghimbau masyarakat yang namanya telah masuk dalam DPS segera melakukan perekaman data baik ke Kantor Disdukcapil di Tapaktuan maupun melalui Kantor camat masing-masing.
 
Sebab, jelas Tio, meskipun blanko E-KTP sedang kosong saat ini tapi jika masyarakat telah melakukan perekaman data maka pihaknya bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti E-KTP sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada tahun 2017 mendatang.
 
“Sebenarnya terkait perekaman E-KTP ini jauh-jauh hari sebelumnya kami juga telah melakukan jemput bola dengan turun langsung ke kecamatan-kecamatan. Namun tetap saja masih ada warga yang belum bersedia melakukan perekaman data. Melalui momentum Pilkada ini kami berharap akan ada kesadaran sendiri masyarakat melakukan perekaman data,” harapnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *