,

10 Tahun UUPA Perlu Dievaluasi

BANDA ACEH – Usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) seudah sepuluh tahun, tapi berbagai regulasi terkait turunan undang-undang kekhususan Aceh tersebut sampai kini masih belum tuntas. Untuk itu, perlu dilakukan suatu evaluasi khusus agar semua aturan pelaksananya bisa dituntaskan.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil dalam pertemuan tim pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, Rabu, 17 Februari 2016 di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.

“Evaluasi ini penting untuk mencari apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga masih ada aturan pelaksana UUPA yang belum kelar. Kalau bisa evaluasi ini dilakukan di Jakarta agar lebih bergaung, kita undang semua pihak terkait dari pemerintah. Kita buka-bukaan di sana, apakah kendalanya ada di Pemerintah Aceh atau Pemerintah Pusat?. Dengan evaluasi itu kita akan dapat kejelasan,” ujar politisi PKS tersebut.

Semantara terkait pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh, Nasir Djamil menyarankan agar penggunaan dana Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota disinkronisasi, sehingga jelas nampak pembangunannya. “Kalau perlu kita buat perwakilan tim Otsus di Aceh,” pungkasnya. [HK]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *