1.066 Pegawai Honorer Aceh Selatan Dirumahkan

0
536

TAPAKTUAN – Pemkab Aceh Selatan mulai merasionalkan keberadaan ribuan pegawai honorer/kontrak dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Para pegawai honorer/kontrak diberhentikan terlebih dahulu atau dirumahkan.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Selatan, Masriadi mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam surat Bupati Aceh Selatan, H. Azwir S.Sos Nomor : 800/53/2019 sifat penting perihal pemberhentian tenaga kontrak/honorer tertanggal 22 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala SKPK, para Kepala Bagian, para Camat, para Kepala UPTD, para kepala SMP, para kepala SD dan kepala TK.

“Sebelum keputusan ini diambil, bupati terlebih dulu menggelar rapat dengan pejabat terkait guna menghimpun masukan. Beberapa dinas memang mengeluhkan keberadaan tenaga honorer yang sudah over kapasitas di instansinya,” kata Masriadi kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu, 30 Januari 2019.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak BKPSDM, ada sebanyak 1.066 tenaga honorer yang akan diberhentikan, tapi itu belum termasuk dari tenaga honorer/kontrak di Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Rumah Sakit.

Menurutnya, dasar keputusan itu diambil sesuai perintah Pasal 135 A ayat 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.

Tidak hanya itu, lanjut Masriadi, MenPAN-RB pada tanggal 28 September 2018 juga telah menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, semestinya sudah tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer/kontrak. Namun sayangnya fakta dilapangan tetap saja terjadi rekrutmen oleh kepala satuan kerja di daerah-daerah.

Atas dasar itulah, kata Masriadi, Bupati dan Wabup Aceh Selatan H. Azwir S.Sos – Tgk. Amran memandang perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah guna merasionalkan tenaga kontrak/honorer sesuai dengan ketersediaan anggaran.

“Sebab, faktanya dilapangan selama ini masih banyak ditemukan tenaga bakti yang tidak memperoleh penghasilan bulanan dikarenakan tidak tersedia anggaran di instansi tempat dia bekerja,” ungkap Masriadi.

Meskipun demikian, lanjutnya, Pemkab Aceh Selatan tetap akan memanggil kembali para tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan Pemkab setempat yang memiliki keahlian tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah agar dapat dipekerjakan kembali dengan melihat ketersediaan anggaran dimasing-masing instansi.

“Pemanggilan kembali para tenaga kontrak/honorer yang dinilai memiliki keahlian tertentu tersebut dipastikan sebelum berlangsungnya proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucapnya.

Untuk jadwal rekrutmen P3K, lanjut Masriadi, akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tata cara perekrutan sampai hak-hak yang akan di dapat PPPK agar dapat terjamin kesejahteraannya.[HM]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here